SAMARINDA – Dugaan persekusi yang dilakukan oknum anggota DPRD Samarinda pada Sabtu (16/9) lalu berbuntut panjang. Rabu (19/9) kemarin, ratusan massa yang tergabung dalam Keluarga Besar Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kaltim melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Samarinda. Massa meminta agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Aksi yang diadakan pada pukul 09.30 Wita itu hanya berlangsung selama 35 menit. Dilanjutkan dengan hearing atau rapat dengar pendapat dengan sejumlah anggota DPRD Samarinda.
Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Samarinda Siswadi itu sempat memanas karena dihujani masukan dan tuntutan dari kader Gerindra yang memenuhi ruangan pertemuan. Namun pertemuan yang berdurasi satu setengah jam itu dapat berjalan aman hingga akhir.
Koordinator Aksi, Sulaeman Attase menyatakan, pihaknya mengutuk keras dugaan persekusi dan penodaan agama yang melibatkan legislator DPRD Samarinda. Ketiganya antara lain Ahmad Vanandzah, Suryani, dan Hairul Usman.
“Mengutuk perbuatan keji dan hina para pelaku yang secara jelas dan terang telah melakukan perbuataan pidana persekusi dan penistaan terhadap agama,” tegasnya.
Karena itu, kata Sulaeman, pihaknya menuntut aparat kepolisian menangkap para pelaku serta memberikan perlindungan hukum pada korban dugaan persekusi. Kemudian, Gerindra juga meminta pimpinan DPRD Samarinda melalui Badan Kehormatan (BK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pemberhentian pada tiga anggota dewan yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.
“Karena tindakan atau perbuatan para pelaku adalah sah menurut hukum dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik DPRD Kota Samarinda,” ucapnya.
Selain itu, dugaan persekusi tersebut telah melibatkan nama Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Karenanya, pelaku diminta untuk meminta maaf secara berturut-turut selama tiga hari di media cetak dan elektronik kepada bakal calon presiden itu.
Tuntutan tersebut akan berbuntut panjang apabila pelaku tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. “Kami tidak bertanggung jawab jika kegaduhan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat Kaltim terjadi, jika tuntutan ini tidak dipenuhi,” sebutnya.
Ketua DPD Gerindra Kaltim, Andi Harun menyatakan, tuntutan pencopotan terhadap tiga anggota dewan yang diduga terlibat dalam persekusi tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab dugaan persekusi yang dilakukan ketiga anggota dewan itu tidak dapat dipisahkan dengan statusnya sebagai wakil rakyat.
“Dalam kedudukan hukum, tidak bisa dipisahkan dengan pribadinya. Tergambar jelas, bagaimana rendahnya pengetahuan hukum mereka (Ahmad Vanandzah, Suryani, dan Hairul Usman, Red.),” sebut Andi.
Sementara itu, Ahmad Vanandzah tidak banyak menjawab tuntutan dari kader-kader partai besutan Prabowo tersebut. Dia menyerahkan masalah itu pada mekanisme sidang di internal DPRD Samarinda.
“Saya pikir sesuai dengan mekanisme yang ada. Nanti kan ada pertemuan di DPRD lewat Badan Kehormatan. Nanti saya akan sampaikan secara keseluruhan di sana. Yang penting saya sudah mendapat penjelasan dari tuntutan ini,” ucap Vanandzah.
Atas keterlibatan dirinya dalam aksi pelepasan baju dua orang pemuda yang memakai kaos tanda pagar (tagar) ganti presiden itu, dia mengaku tidak memiliki niat untuk mempersekusi dan melecehkan agama.
“Tentunya nanti saya memiliki hak untuk menjelaskan duduk permasalahannya. Yang paling penting bahwa saya tidak memiliki niat untuk mengajak pada hal-hal yang negatif,” jelasnya.
Sementara Suryani tidak berkomentar selama rapat berlangsung. Dia terlihat diam dan mencatat seluruh masukan serta tuntutan yang disampaikan puluhan kader Gerindra yang ikut dalam hearing tersebut.
Di akhir rapat, ketika ditanya oleh awak media, anggota Fraksi PDI Perjuangan itu hanya mengangguk sambil keluar dari ruangan. “Saya no comment ya,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Siswadi mengaku akan menindaklanjuti tuntutan kader-kader Partai Gerindra. Namun pihaknya akan terlebih dulu membahasnya di internal. Rapat itu akan melibatkan para ahli bahasa dan teknologi informatika. Tugasnya mengkaji video dugaan persekusi yang beredar luas di media sosial itu.
“Kami akan tindak lanjuti dengan rapat pimpinan. Kami akan tentukan apa-apa saja yang akan dikaji. Dalam waktu dekat akan rapatkan,” ujar Siswadi. (*/um)
