DUGAAN persekusi pegiat hashtag atau tanda pagar ganti presiden yang melibatkan tiga kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menuai kontroversi di mata ratusan kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Kasus ini mulai mencuat di publik Kaltim setelah beredar luas video berdurasi 43 detik di media sosial belum lama ini.
Dalam tuntutannya di DPRD Samarinda, Rabu (19/9) kemarin, ratusan kader besutan Prabowo Subianto itu menyoal dugaan persekusi itu. Pasalnya, terdapat unsur dugaan penodaan agama Islam yang diduga dilakukan kader PDI Perjuangan yang tak lain anggota dewan di Kota Tepian, Ahmad Vanandzah.
Perdebatan panjang dan panas dalam pertemuan itu turut dijelaskan latar belakang dan dasar yang menguatkan dugaan Partai Gerindra, bahwa pelaku telah melakukan penistaan sistem tata negara dalam Islam.
Kalimat (maaf) “khilafah kayak tai” diduga diucapkan Ahmad Vanandzah dalam dugaan persekusi yang terjadi pada Sabtu (16/9) lalu. Namun demikian, koordinator aksi Forum Keluarga Besar Partai Gerindra Kaltim, Sulaeman Hattase, tidak mengutip secara lengkap kalimat tersebut.
“Jangan tulis begini, ini ganti sistem. Mau khilafah kayak tai,” demikian bunyi kalimat yang diduga diucapkan Vanadzah.
Sementara dalam salinan kutipan yang dibacakan Sulaeman, tidak menyertakan kalimat “ganti sistem” tersebut. Sehingga yang mendominasi ruang pertemuan antara pimpinan DPRD Samarinda serta kader-kader Gerindra, Vanandzah, dan Suryani, hanya menitikberatkan pada kalimat “khilafaf kayak tai”.
Meski begitu, Sulaemen mengaku memiliki dasar yang kuat. Katanya, sistem khilafah tidak diterapkan di negara Indonesia. Namun diakui sebagai prinsip tata negara yang bersumber dari ajaran Islam.
Gerindra Kaltim mendasarkan argumentasinya pada pendapat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda, KH Zaini Naim. “Kata MUI, ini sudah melecehkan agama,” demikian ucap Sulaeman.
Ahad (17/9) lalu, KH Zaini Naim, sebagaimana dimuat prokal.co (Kaltim Post Grup), mengaku telah membahas masalah tersebut di internal MUI Samarinda. Dari keseluruhan pendapatnya, Zaini menyebut ada dugaan pelecehan agama yang dilakukan Vanandzah.
“Perkataan itu, bisa jadi penistaan agama. Saya juga umat muslim. Tetapi kondisinya belum seutuhnya tenang. Sesuatu yang kecil, tidak perlu dibesar-besarkan,” katanya.
Vanandzah tentu saja membantah tuduhan kader Gerindra Kaltim. Sebagai umat Islam, dirinya tidak ada niat untuk melakukan penistaan terhadap agamanya. “Saya tidak punya niat seperti itu. Saya juga Islam,” ucapnya sambil meninggalkan ruangan pertemuan DPRD Samarinda.
Senada dengan Sulaeman, Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim, Andi Harun mengatakan, saat ini sistem khilafah tidak diterapkan di Indonesia. Dia menyebut, sistem tersebut tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia.
“Tetapi menyebut sistem khilafah islamiyah adalah tai, itu tidak benar. Karena sistem khilafah itu berlaku di negara-negara muslim. Diakui oleh umat Islam. Kenapa sampai sehina dan sebodoh ini, oknum anggota DPRD menamakan khilafah sebagai kotoran?” ucapnya. (*/um)
