SAMARINDA – Senin (2/9/2019) pagi, 55 anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur resmi dilantik. Acara pelantikan dilaksanakan di Gedung Utama DPRD Kaltim, Samarinda.
Pelantikan anggota baru diawali dengan pembacaan surat keputusan menteri dalam negeri oleh Sekretaris DPRD Provinsi Kaltim, M. Ramadhan yang memutuskan pemberhentian anggota DPRD Provinsi Kaltim periode 2014-2019 dan pengangkatan anggota DPRD provinsi Kaltim periode 2019-2024. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengambilan janji/sumpah jabatan anggota DPRD provinsi kaltim 2019-2024 oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Ely Shahputra.
Dari ke 55 anggota DPRD yang dilantik, Partai Golkar menempati posisi teratas dengan 12 kursi disusul PDIP 11 kursi. Dengan komposisi tersebut, Golkar dan PDIP secara otomatis menempatkan pimpinan sementara DPRD provinsi kaltim. Partai Golkar memberikan kepercayaan kepada H. Makmur HAPK sebagai Ketua Sementara dan PDIP mendapuk M. Samsun sebagai Wakil Ketua.
Pelantikan anggota DPRD Kaltim disambut antusias warga. Adit, salah seorang masyarakat sangat mengingatkan pekerjaan wakil rakyat Kaltim cukup berat antara lain harus mempersiapkan menghadapi proses pemindahan ibu kota negara (IKN).
“Menyambut dengan suka cita atas dilantiknya wakil rakyat yang akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kaltim, terlebih Kaltim adalah calon ibukota baru yang pembangunan nya akan dihadapi para anggota DPRD periode ini, jadi pekerjaannya double,” ujarnya.
Hanif, warga Samarinda mengingatkan agar wakil rakyat yang mendapat amanat dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
“Mereka (anggota DPRD) harus menjalankan fungsi dewan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Jangan malas-malas seperti yang diberitakan di TV,” kata Hanif.
Sementara itu, anggota DPR RI Dapil Kaltim, Hetifah Sjaifudian menyampaikan perlunya kerja sama yang solid antara anggota DPR RI dengan DPRD Kaltim.
“Kita kan sudah ditetapkan nantinya Ibu Kota akan pindah ke Kaltim, di PPU dan Kukar. Jadi tentu harus ada komunikasi dan kerja sama yang solid. Tentu saja kami semua akan siap mengawal proses pemindahan ibu kota ke Kaltim,” kata Hetifah.
Ia juga menyampaikan bahwa anggota DPR RI dan DPRD Kaltim akan bersama-sama melakukan pertemuan untuk membahas rencana pemindahan ibu kota tersebut.
“Kita akan segera duduk bersama bersama para ahli untuk membicarakan IKN ini ke depan. Ini masih menunggu waktu yang tepat,” pungkas Hetifah. (Zulfikar)
