bontangpost.id – Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam turut angkat suara terkait menunggaknya gaji puluhan karyawan BUP PT Laut Bontang Bersinar (LBB) sejak Agustus 2022 lalu.
Sebagai anak perusahaan dari Perumda AUJ, menurut Rustam manajemen PT LBB tidak boleh abai terhadap pemenuhan hak karyawan. Transparansi antara manajemen kepada karyawan harus dilakukan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Wah memalukan sekali. Padahal mereka sudah memberikan profit ke daerah,” ujarnya.
Oleh karenanya, ia meminta manajemen untuk segera melunasi sisa pembayaran gaji karyawan secepat mungkin. “Ini harus cepat diselesaikan. Bagaiamanapun caranya itu tugas perusahaan,” uacapnya.
Kata Rustam adanya keterlambatan invois harusnya bisa dihindari. Meski ia memahami dalam proses pencairan keuangan memakan waktu dua hingga tiga bulan.
“Kalau dalam dunia usaha memang ada yang seperti itu. Saya paham karena saya pernah mengalami. Tapi, saya minta PT LBB untuk tidak menggunakan metode itu lagi. Cari metode lain agar kejadian ini tidak terulang,” bebernya.
Untuk menindaklanjuti hal itu, dalam waktu dekat kata Rustam, pihaknya bakal mengundang PT LBB beserta Perumda AUJ untuk melakukan rapat dengar pendapat membahas program perencanaan 2023 mendatang.
“Kalau dari perusahaan sudah ada komitmen untuk pembayaran, ya karyawan harus bersabar. Kecuali, perusahaan tidak menepati komitmennya itu perlu di pertanyakan,” imbuhnya.
Terpisah, Manager Keuangan PT LBB Lasmi Mustafa mengatakan bahwa pihaknya telah memenuhi kewajibannya dengan membayar penuh 30 gaji karyawan.
Total gaji yang terbayarkan keseluruhan yakni sekira Rp 267 juta pada Selasa (11/10/2022) kemarin. “Sudah kami bayar semua gaji karyawan kemarin. Silakan dicek,” akunya.
Kata dia, adanya keterlambatan invois dengan pengguna jasa baru kali pertama terjadi. Sehingga berdampak pada terlambatnya gaji karyawan.
“Dengan kejadian ini, kami memastikan tidak akan terulang kembali. Dan kami berkomitmen penuh untuk memenuhi hak karyawan,” tandasnya. (*)
