SANGATTA – Angka kasus perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Hingga bulan Agustus tahun ini saja, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat saja mencatat ada 15 kasus yang ditangani. Padahal, tahun lalu jumlah PNS yang meminta pengajuan rekomendasi cerai hanya 15 orang. Mereka bukan hanya dikalangan staf PNS biasa saja, namun hingga ke level pejabat esselon.
Kepala BKPP Kutim Zainuddin Aspan mengaku, memang cukup kompleks permasalahan yang menjadi alasan diajukannya tuntutan perceraian. Mulai dari karena merasa sudah tidak cocok lagi, sering bertengkar, alasan ekonomi, hingga hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga.
“Umumnya kasus perselingkuhan justru terjadi diantara sesama rekan kerja. Padahal mereka juga sudah sama-sama berumah tangga,” sebut Zainuddin, Kamis (7/9) ditemui di ruang kerjanya.
Meskipun sudah ada 15 PNS yang meminta rekomendasi cerai, lanjut dia, baru tujuh berkas yang sudah diberikan Serat Keputusan (SK) izin perceraian. Sementara, sisanya ada yang dalam proses SK, hingga masih diupayakan untuk mediasi.
“Jadi dua masih tunggu SK keluar, satu dipending karena dinilai alasannya belum cukup kuat, dua berkas dalam mediasi, dua belum cukup berkas, dan satu berhasil dimediasi. Bahkan baru-baru ini sudah ada lima PNS yang berkonsultasi terkait masalah rumahtangganya,” jelasnya.
Zainuddin mengaku, memang untuk pengajuan perceraian di kalangan PNS berbeda dengan warga sipil biasa. Sebab, PNS tidak bisa serta merta mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (PA) Sangatta. Karena terlebih dahulu harus mendapat surat rekomendasi dari pemerintah yang diterbitkan Sekretaris Daerah (Sekda). Jika tidak, namun gugatan cerai sudah dilayangkan, maka PNS tersebut bisa mendapat sanksi tegas dari pemerintah.
“Sanksinya mulai dari penurunan pangkat dan golongan, hingga dinonaktifkan dari jabatan. Lama sanksi yang diberikan ada yang sampai dua atau tiga tahun. Sesuai perkara dan beratnya sanksi yang diberikan,” tutur Zainuddin. (aj)
