BONTANG – Gabungan komisi DPRD melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga titik di kelurahan Loktuan, Senin (8/10) kemarin. Sidak ini dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat beberapa waktu, berkenaan terjadinya musibah banjir. Sidak dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Faisal.
Adapun lokasi yang pertama ialah samping bangunan pasar modern Loktuan. Dikatakan Faisal, dampak dari pembangunan ini ialah adanya banjir lumpur akibat merosotnya sedimen tanah, ketika terbawa air hujan. Namun itu dipastikan tertanggulangi setelah pemerintah pusat akan mengucurkan dana Rp 9 miliar tahun ini untuk pemancangan pagar keliling pasar.
“Masyarakat mengira anggaran itu hanya untuk penurapan di sisi kanan bangunan pasar saja, ternyata itu keliling. Hal ini setelah mendapat pemamaran langsung dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Diskop-UKMP),” kata Faisal.
Bahkan, dalam anggaran pusat tahun depan juga akan diusulkan untuk pembuatan parit. Faisal belum mengetahui berapa besaran dari anggaran tersebut.
Di samping itu, dewan juga melakukan pemantauan di lokasi yang dahulu akan dibangun pabrik NPK Cluster. Mengingat terjadi pengerukan tanah yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Dikatakannya, kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya longsor dan berimbas mengenai permukiman warga.
“DPRD akan mencoba membicarakan masalah ini, dengan meminta kesediaan perusahaan melakukan penurapan. Sehingga tidak ada bencana longsor di RT 46,” ucap politisi Partai NasDem ini.
Tak hanya itu, pemantauan juga dilakukan di drainase RT 26 sampai 32. Mengingat terjadinya penumpukan sedimen di parit tersebut. Ia menuturkan perlunya alat berat untuk mengembalikan seperti kondisi awal. Berdasarkan informasi, kedalaman parit semula mencapai dua meter. Kini, hanya menyisakan 75 sentimeter.
“Saluran-saluran drainase ini memprihatinkan. Kemarin (minggu, Red.) dilakukan kerja bakti dengan masyarakat dan perusahaan, tetapi tidak maksimal. Dikarenakan alat berat tidak bisa masuk karena terlalu besar, jadi hanya menjangkau RT 26 dan 27 saja, sementara RT 28 sampai 32 tidak tersentuh,” tuturnya.
Faisal telah menugaskan kepada Komisi III DPRD untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Nantinya akan dilakukan rapat kerja dengan memanggil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Namun ia berharap agar program normalisasi parit ini juga menyertakan pihak perusahaan. Menurutnya, perusahaan perlu memberikan dana CSR-nya untuk penyewaan alat berat yang berukuran kecil.
Beberapa anggota dewan ikut dalam sidak ini antara lain Agus Haris, Ubayya Bengawan, Rustam, Setiyoko Waluyo, Yanri Dasa, Rusli, dan Muhammad Dahnial. (ak)
