Semua Siswa SMA/SMK Swasta Diliburkan
BONTANG – Sebanyak 350 guru SMA dan SMK swasta di Bontang akan mewakili Bontang untuk aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) terkait ketidakpastian pemerintah provinsi memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah swasta.
Akibatnya, Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang dijadwalkan Kamis (16/3) hari ini batal terlaksana. Semua siswa-siswi SMA/SMK swasta pun diliburkan.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Bontang, Rakim yang juga Kepala Sekolah YPK Bontang menyatakan, perwakilan dari Bontang akan berangkat ke Samarinda, Kamis (16/3) pagi ini sekira pukul 07.00 Wita.
Dengan menggunakan 3 bus, dan 26 mobil kecil, sebanyak 350 guru akan mengikuti aksi damai untuk menuntut dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang tidak diberikan pemerintah provinsi Kaltim kepada semua SMA/SMK swasta di Kaltim. “Tuntutan kami sama, BOSDA serta tunjangan insentif guru swasta tetap ada,” jelas Rakim saat ditemui di ruangannya, Rabu (15/3) kemarin.
Dikatakan dia, para kepala sekolah dan guru SMA/SMK swasta menginginkan tak ada disparitas (jarak) antara sekolah negeri dan swasta. Karena murid sekolah swasta juga bagian dari anak negeri. Hal tersebut terjadi akibat pengalihan SMA/SMK ke provinsi sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Karena terbentur anggaran (tidak ada uang, Red) sekolah swasta yang menjadi korban dengan tidak mendapatkan BOS dari provinsi,” ungkapnya.
Rakim menyebutkan, sebenarnya ini merupakan masalah nasional terkait pengelolaan SMA/sederajat yang dialihkan ke provinsi. Namun di wilayah Kaltim ini terbilang terlambat dan dadakan.
Sehingga, pemerintah provinsi tidak mempersiapkan segala sesuatunya. “Alasannya karena tidak ada uang, sementara sekolah swasta di Bontang banyak yang gratis, kalau BOS dari provinsi tidak ada, mau menggaji guru swasta darimana?” keluh Rakim.
Sementara, untuk menarik SPP dari para siswa bukan merupakan solusi terbaik. Pasalnya pendidikan di Bontang terbiasa dengan biaya gratis. Oleh karena itu, jangankan narik SPP, yang gratis saja, peminatnya masih kurang.
Sehingga, diharapkan dari aksi damai para guru SMA swasta ini, pemerintah bisa mengambil kebijakan sesuai tuntutan para guru. “Ini dilematis bagi kami, satu sisi masak guru demo, sementara di sisi lain, sekolah harus dikorbankan dengan libur. Padahal besok (hari ini, Red.) jadwal UAS, tetapi semua SMA swasta se-Kaltim diliburkan,” terangnya.
Dampak negatifnya, jika pemerintah provinsi tidak mengambil sikap maka pelaksanaan Ujian Nasional (UN) terancam diboikot. Ketika itu terjadi, maka para siswa kelas XI sekolah swasta tidak akan lulus.
Sehingga hal itu diharapkan jangan sampai terjadi. “Ini bukan tentang arogansi guru, tetapi menentukan nasib sekolah swasta ke depannya,” ungkapnya.
350 guru dan kepala sekolah SMA/SMK swasta di Bontang yang terlibat aksi damai akan berangkat dari Bontang sekira pukul 07.00 Wita. Mereka start dari Koperasi Karyawan (Kopkar) PKT dengan menyewa 3 mobil bus. Karena tak memiliki anggaran, biaya transport pun dilakukan dengan cara sokongan demi memperjuangkan nasib sekolah swasta.
Perwakilan dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) pun ikut terlibat sebagai sekolah dibawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Sementara siswa diliburkan, hingga aksi damai membuahkan hasil yang disepakati. Bisa 3 hari atau lebih. (mga)
