MAKASSAR – Nasib pendidik honorer makin sulit. Dinas Pendidikan Sulsel akan melakukan penyaringan ketat, disesuaikan dengan daftar kebutuhan guru (DKG) di sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo akan mempercepat validasi guru honorer. Kata Irman, ada banyak mekanisme pengangkatan honorer yang akan ditelusuri. Ada yang diangkat kepala sekolah, diangkat pemkab/pemkot, kepala dinas setempat dan sebagainya. Honorer yang tidak masuk kategori 1 (K1) maupun kategori 2 (K2) siap-siap untuk dicoret.
“Pengangkatan mereka (honorer) yang harus ditelusuri apa tidak melanggar Peraturan MenPAN-RB no 48 tentang pengangkatan K1 dan K2. Setelah K2, tidak boleh lagi ada pengangkatan honorer. Kami akan kordinasi dengan BKN terkait teknisnya,” ungkapnya.
Validasi guru honorer ini kata Irman termasuk menelusuri syarat latar belakang pendidikan. Misalnya S1 atau Akta IV, apa sudah sesuai jurusan dan sudah memiliki Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) . “Ada lebih dari 16 ribu guru honorer yang akan divalidasi. Kalau tidak memenuhi syarat ya kan berbahaya bagi kualitas pendidikan. Karena ada guru honorer lulusan SMA mengajar di SMA. Kecuali layak, sisa kordinasi dengan BPKD untuk anggaran mereka. Yang layak pokoknya akan diperjuangkan,” katanya.
Perampingan pendidik honorer kata None, sapaan akrabnya seiring kebutuhan guru berdasarkan data Dapodik sudah mencukupi. “Rasio guru dengan murid di Sulsel itu 1:29, sementara rasio nasional 1:32 jadi sebenarnya sudah mendekati ideal. Tidak perlu lagi guru tambahan. Kami tunggu Daftar Kebutuhan Guru (DKG) dari sekolah untuk penyesuaian. Jadi tidak ada lagi sekolah menumpuk banyak guru honorer,” imbuhnya.
Guru tambahan yang cukup banyak ini kata None diakibatkan distribusi guru yang tidak merata. Terutama di daerah-daerah terpencil banyak yang kekurangan guru. Banyak guru menumpuk di sekolah-sekolah yang sudah besar. “Karena itu guru PNS di sekolah swasta yang sudah besar akan ditarik. Distribusi guru secara merata sudah mendesak,” tutupnya.(fjr)
