Komisi II Minta Dinas PUPRK Percepat Perencanaan
BONTANG – Pembuatan akses jalan baru untuk menuju Taman Wisata Graha Mangrove (TWGM) yang terletak di Kompleks Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD) terancam batal. Hal ini dikarenakan sisa waktu proses perencanaan yang sangat mepet, yaitu hingga akhir tahun.
Ketua Komisi II Ubaya Bengawan mengatakan apabila tidak terkejar maka berakibat batalnya pembangunan fisik yang memakai APBD 2018. Oleh karena itu ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) untuk segera menindaklajuti pengerjaan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi yang digelar pada awal tahun ini.
“Semua diawali dari perencanaan. Kalau perencanaan tidak ada, tidak mungkin jadi fisiknya,” katanya.
Adapun anggaran perencanaan ditaksir dibawah angka Rp 50 juta. Sehingga proyek tersebut tidak perlu ditenderkan. Hal tersebut sesuai dengan harapan Komisi II, karena apabila masuk lelang proyek tentunya akan membutuhkan waktu yang lama.
“Baru diketok lusa, habis itu ada evaluasi, pengumuman berapa waktu tendernya 14 hari, ada tidak masa sanggah, kapan pelaksanaannya kalau seperti itu. Kalau habis lewat lagi,” tambahnya.
Permasalahan yang terjadi sekarang ialah adanya perbedaan permintaan lebar akses antara PT KIE dengan Dinas PUPRK. PT KIE meminta lebar 8 meter sedangkan Dinas PUPRK dalam draft perencanaan memasukkan ukuran 14 meter.
Selanjutnya, kepemilikan lahan juga dipertanyakan statusnya oleh Komisi II. Mengingat sampai saat ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan (DPKPP) belum melaksanakan survei. Akan tetapi tercatat nama PT Pupuk Kaltim dan PT KIE di draft lahan yang akan dibangunkan akses jalan tersebut.
Awak media Bontang Post menanyakan apakah terdapat lahan milik masyarakat dalam perencanaan pembangunan tersebut, pria yang menjabat sebagai anggota fraksi ADPS ini belum mengetahui persisnya.
“Kita belum tau surveinya dari DPKPP dan PUPRK identifikasinya seperti apa, lahannya dimana, siapa yang punya, lalu penyelesaiannya dengan PKT dan KIE seperti apa, apa dengan sistem hibah dan sebagainya,” ungkapnya.
Pembangunan akses ini dinilainya penting karena wisata mangrove mendatangkan multiplier effect bagi masyarakat kota Taman. Selain itu, wisatawan mancanegara juga melakukan penelitian di area tersebut, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian daerah secara tidak langsung. (*/ak)
