SAMARINDA – Polemik pemindahan sekolah di Jalan Piano pada akhirnya mengorbankan anak-anak. Pasalnya, meskipun saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sedang membentuk tim untuk menelaah ruangan yang akan digunakan ke tiga belah pihak, pada dasarnya wali murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 006 masih enggan pindah ke SDN 007.
Dari pantauan media ini, para siswa SMA 16 tidak dapat sekolah seperti biasa karena tidak diizinkan menempati ruangan SDN 007 oleh wali siswa. Mereka berpendapat, sesuai arahan Pemkot Samarinda harusnya siswa SMA 16 pindah ke SDN 006.
Barang-barang SMA 16 pun terlihat telah tertumpuk di luar ruangan dari beberapa hari. Di sisi lain, mereka juga tidak diterima di SDN 006 dengan alasan masih menanti tim yang dibentuk Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda.
Masalah ini tidak hanya berdampak pada siswa SMA 16. Namun juga siswa SDN 006 dan SDN 007. Menurut pengakuan salah satu wali siswa SDN 006, ulangan anak-anaknya bahkan harus diundur karena masalah ini. Di lain pihak, para siswa SDN 007 harus belajar lesehan karena meja dan kursi yang digunakan untuk belajar telah dipindahkan ke ruangan SMA 16.
Menurut pengakuan Kepala SDN 007, Kus Haryoto, sebenarnya permasalahan ini telah diurus sedemikian rupa. Mereka telah menyediakan 10 ruangan untuk ditempati SDN 006. Dan kelas yang telah disediakan pun lebih dari cukup untuk memenuhi lima belas rombongan belajar (rombel) SDN 006.
“Jadi nanti SDN 006 yang dipindah ke SDN 007 akan dibagi menjadi dua, kelas pagi dan siang. Begitupun dengan SDN 007, karena pengurangan kelas ini akan dibagi menjadi kelas pagi dan siang juga. Harusnya hal ini tidak menjadi masalah, karena SDN 006 pun saat ini dibagi menjadi dua kloter,” terang dia.
Keadaan ini pun turut mendapat sorotan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Samarinda, Harimurti. Ia menyesalkan, ketidaksiapan Pemkot Samarinda dalam menyikapi masalah ini.
“Jangan sampai hal ini merugikan anak didik kita. Semua harus dibicarakan baik-baik, jangan mengambil keputusan masing-masing. Semua harus dikembalikan ke unsur pimpinan yakni Disdik Samarinda dan Kaltim. Kalau sudah begini tentunya anak-anak kita yang dirugikan, SMA 16 tidak bisa sekolah,” sebut Harimurti. (*/dev)
