BONTANG – Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Bontang 2019 dipastikan tidak jauh berbeda dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri. Yakni sebesar 0,83 persen.
Dewan Pengupahan Kota (Depeko) dan pengusaha masil melakukan negosiasi untuk menetapkan angka pasti. Diperkirakan, penetapan dilakukan pada pertengahan November. Itu diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) Bontang yang juga Ketua Depeko, Puguh Harjanto.
Ditambahkan Kabid Hubungan Industrial DPMTK-PTSP Bontang M Syaifullah, pada 11 atau 12 November, Depeko baru akan melaksanakan rapat penetapan kenaikan UMK. Diterangkan, angka 8,03 persen merupakan hasil dari penjumlahan inflasi nasional sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi (PE) 5,15 persen.
Jika dikalkulasikan, UMK Bontang tahun depan berada di kisaran Rp 2,9 juta. Berdasarkan UMK 2018 sebesar Rp 2.715.078, ditambah maka 8,03 atau Rp 218.020.
Sementara itu, Wakil Ketua Depeko Bontang Choirul mengatakan surat-surat dari provinsi sudah ada, termasuk UMP Kaltim. Terkait UMK Bontang sudah disepakati naik 8,03 persen. Namun, untuk UMK minyak dan gas (migas) juga kimia, masih dilakukan negoisasi. “UMK migas dan kimia tidka mengikuti SE Menaker, karena itu hanya sebagai acuan,” ujarnya.
Pada 2018, kenaikan UMK sektor migas dan kimia sekira 5 persenan. Sehingga Depeko mengharapkan tahun ini jangan turun dari 5 persen. “Ini masih nego antara perusahaan dengan mitra kerja, karena kadang ada perusahaan yang tidak sanggup. Makanya kami imbau kenaikannya jangan di bawah 5 persen,” pintanya.
Choirul mengatakan, November ini negosiasi sudah harus selesai. Agar secepatnya bisa ditetapkan. Selanjutnya, diteruskan ke Pemprov Kaltim untuk mendapat persetujuan. “Kemudian nanti kami sosialisasikan ke perusahaan-perusahaan,” tutup Rektor Universitas Trunajaya itu. (mga)
UMK BONTANG
Tahun Besaran
2015 2.125.000
2016 2.337.461
2017 2.497.542
2018 2.715.078
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.
