bontangpost.id – Sengkarut utang yang mendera Perumda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) kian berlanjut. Setelah direksi mengonfirmasi bahwa kondisi itu benar adanya. Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam meminta kepada direksi untuk segera menyelesaikan masalah ini.
“Segera selesaikan. Nantinya jika tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama supaya dikoordinasikan dengan pihak terkait,” kata Andi Faiz.
Politikus Partai Golkar ini juga berpesan kepada publik untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan perumda. Mengingat pendirian BUMD ini diharapkan dapat menjadi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Artinya daripada menyoroti tetapi tidak memberikan solusi maka sebaiknya ide untuk kemajuan perumda itu disampaikan.
“Apalagi Bontang ke depan menjadi penyangga IKN. Banyak unit usaha yang bisa digarap untuk kemajuan Bontang,” ucapnya.
Ia pun mempercayai posisi yang duduk di petinggi BUMD tersebut sangatlah berkompeten. Mengingat dijaring dalam bentuk fit and proper test. Terkait dengan hutang ia menjelaskan bahwa tentu kerja sama itu sesuai dengan program kerja perusahaan.
“Karena itu orientasinya bisnis jadi tanggungan periode lalu harus diselesaikan secara internal,” tutur dia.
Direksi juga dituntut untuk berinovasi dalam mendapatkan pendapatan. Pasalnya saat ini Perumda AUJ sudah tidak mendapat kucuran penyertaan modal dari pemkot. Apalagi sebagai penyangga IKN tentu banyak usaha yang bisa dimasukkan dalam mendukung program besar pemerintah pusat tersebut.
Sementara Wakil Ketua DPRD Agus Haris menyayangkan terseok-seoknya Perumda AUJ lantaran terbelit utang di beberapa periode lalu. Sejatinya Perumda AUJ itu dibentuk untuk menyumbang PAD. Bahkan banyak unit usaha yang didirikan saat ini.
Baca juga; Direktur Perumda AUJ Bontang Akui Perusahaan Berutang Rp 500 Juta
“Harusnya dengan unit usaha yang ada itu biacaranya jumlah keuntungan. Bukan justru ada utang,” sebutnya.
Ia pun meminta direksi untuk melakukan pengecekan apakah utang itu memang masuk dalam program kerja perusahaan atau tidak. Sebab jika tidak maka menjadi tanggung jawab dari direksi sebelumnya.
Terhadap Pemkot, Politikus Partai Gerindra ini meminta untuk dilakukan kajian. Sehubungan dengan unit usaha yang tidak produktif saat ini. Mengingat jika tanpa inovasi justru akan menggerus laba dari induk perusahaan. “Ada PT LBB yang saat ini mengelola perubahan. Seperti diketahui sektor itu pendapatannya lebih besar. Tapi unit usaha lain seperti apa, jangan sampai justru beban lebih besar daripada pendapatan,” sebutnya.
Sebelumnya, Direktur Perumda AUJ Abdu Rahman akhirnya angkat suara terkait utang piutang sebesar Rp 500 juta kepada pihak ketiga. Dia membenarkan adanya utang tersebut. Abdu Rahman juga menegaskan bahwa pihaknya akan membayar utang tersebut.
“Kami tidak abai. Tetap dibayarkan dengan mekanisme yang sesuai,” terangnya.
Dikatakan, bahwa utang tersebut digunakan untuk biaya operasional perumda dan unit usaha. “Kami akan hidupkan lagi usaha yang sudah sempat jalan. Itu berhenti karena Covid-19,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, permasalahan di Perumda Aneka Usaha dan Jasa (Perumda AUJ) belum tuntas. Saat ini BUMD ini diduga mempunyai utang kepada pihak lain yang belum terbayarkan. Kaltim Post pun mendapatkan informasi berupa surat bahwa pada 2019 direksi mengadakan kerja sama operasional dengan pihak lain.
Kerja sama ini tertuang dalam akta perjanjian notaris pada 26 Juni 2019. Durasinya lima tahun dengan memberikan dana sebesar Rp 300 juta sebagai utang. Dana itu dipergunakan pra operasional Perumda AUJ untuk pembiayaan pembentukan izin badan usaha pelabuhan dalam rangka kerja sama dengan PT Pelindo. Sebagai pengelolaan pelabuhan Loktuan.
Dari dana tersebut dipakai untuk perjalanan dinas sekira Rp 64 juta dan gaji karyawan selama dua bulan kurang lebih sebesar Rp 88 juta. Ditambah pembentukan dan pengurusan izin unit usaha yakni PT Bontang Berkah Jaya (BBJ) di bidang bongkar muat dan Jasa Amanah Bontang (JAB) bidang transportasi sebesar Rp 55 juta. Belum lagi beban operasional sekira Rp 45 juta.
Tak hanya itu, BUMD ini juga menjalin kerja sama operasional pada 2020 dengan salah satu koperasi. Kerja sama ini terjalin pada 20 Februari 2020. Bentuknya pihak kedua memberikan dana sebesar Rp 200 juta sebagai utang. Dalam dokumen itu dijelaskan selama kurun satu tahun kegiatan operasional PT BBJ tidak mendapatkan keuntungan karena pendapatan per bulan tidak mencukupi beban operasional.
Sehingga dana dari pihak kedua ini dipakai untuk pembelian alat bongkar-muat sebesar Rp 37 juta, gaji karyawan tiga orang selama perusahaan beroperasi senilai Rp 121 juta, dan beban operasional lainnya Rp 28 juta. (ak)
