BONTANG – Perkembangan penyelesaian masalah Perumahan Korps Republik Indonesia (Korpri) di Bontang Lestari terus berlanjut. Teranyar, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Bontang akan mengajukan sertifikasi lahan perumahan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal tersebut diungkap Kepala Bidang Pertanahan DPKPP, Puguh Harjanto kepada Bontang Post, kemarin (12/3).
Puguh menyebut, dirinya tengah menyiapkan pengajuan sertifikasi lahan tersebut bersama dengan beberapa lahan Pemkot lainnya. “Nanti akan diajukan berbarengan. Sekarang masih proses menyiapkan pengajuannya,” katanya.
Apakah ada target untuk menyelesaikan sertifikasi ini? Puguh menyebut tergantung proses di BPN. Namun Puguh berharap, proses sertifikasinya bisa cepat agar segera di proses penghapusan asetnya. “Kami berharap tahun ini juga selesai. Setelah kami ajukan bisa nanti diklarifikasi ke BPN,” jepas Puguh.
Sebelumnya, hasil evaluasi dengan beberapa instansi seperti Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Bagian Hukum Pemkot Bontang, dan Sekretariat Korpri memutuskan untuk mempercepat penyelesaian masalah lahan Perumahan Korpri yang hingga kini belum dihibahkan dari Pemkot Bontang kepada Korpri.
Pihaknya pun berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait pertanahan, utamanya juga Perumahan Korpri yang masih menjadi polemik. “Pada dasarnya kami mendukung ini cepat diselesaikan,” ucap Puguh.
Kini, kurang lebih 200 rumah di Perumahan Korpri kondisinya memprihatinkan. Sebagian besar rumah tipe 40 di tanah dengan ukuran masing-masing 10 x 20 meter ini ditinggalkan oleh pemilik rumah karena belum memiliki sertifikat usai membayar lunas rumah tersebut. Sebagian besar PNS saat ini menunggu kejelasan akan nasib rumah mereka yang sudah terbayarkan. (zul)
