Bontangpost.id
No Result
View All Result
Senin, 5 Juni 2023
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE
Bontangpost.id
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE
No Result
View All Result
Bontangpost.id
No Result
View All Result
Home Kaltim

Lokasi Istana Makin Kuat di Daerah Sepaku

by M Zulfikar Akbar
Kamis, 5 September 2019, 12:00 WITA
in Kaltim
Reading Time: 3 mins read
A A
Lalu lintas truk mengangkut kayu di wilayah operasi PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) di Desa Bumi Harapan, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Rabu (28/8/2019) lalu. Termasuk 14 desa lainnya, daerah ini merupakan salah satu kandidat lokasi dibangunnnya pusat pemerintahan mulai tahun depan.(prokal)

Lalu lintas truk mengangkut kayu di wilayah operasi PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) di Desa Bumi Harapan, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Rabu (28/8/2019) lalu. Termasuk 14 desa lainnya, daerah ini merupakan salah satu kandidat lokasi dibangunnnya pusat pemerintahan mulai tahun depan.(prokal)

Scan MeShare on FacebookShare on Twitter

Lokasi pusat pemerintahan RI di Penajam Paser Utara (PPU) masih belum diungkap Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun, ada beberapa kemungkinan.

PENAJAM-Teka-teki titik lokasi yang menjadi pusat pemerintahan ibu kota negara (IKN) di Kecamatan Sepaku, PPU masih belum terkuak. Publik hanya bisa menerka desa atau kelurahan mana yang akan menjadi lokasi dibangunnya Istana Negara. Pasalnya ada 11 desa dan 4 kelurahan di kecamatan yang didominasi warga transmigran asal Pulau Jawa itu.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sempat memberikan kisi-kisi mengenai lokasi yang menjadi titik pusat pemerintahan di Kecamatan Sepaku. Yakni lahan warga dan pemerintah yang di antaranya masuk kawasan hutan lindung.

Jika menilik kawasan hutan produksi yang memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) di PPU seluas 164.975,81 hektare. Tersebar di Kecamatan Sepaku, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Penajam.

Lahan seluas itu dikuasai enam perusahaan swasta dan satu badan usaha milik negara (BUMN). Yakni PT Belantara Subur, PT Balikpapan Wana Lestari (PT Balikpapan Forest Industri), PT ITCI Hutani Manunggal (IHM), PT ITCI Kartika Utama (ITCIKU), PT Greaty Sukses Abadi (GSA), dan PT Fajar Surya Swadaya (FSS).

Sedangkan IUPHHK yang dipegang BUMN, yakni PT Inhutani I (Unit Batu Ampar – Mentawir). “IUPHHK paling luas di PPU adalah PT IHM. Dengan luasan 41.219,97 hektare,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kabag Perekonomian Setkab PPU Sonny Wijaya kepada Kaltim Post, kemarin (3/9).

Berdasarkan peta IUPHHK hutan alam (IUPHHK-HA) maupun IUPHHK hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI), ada empat perusahaan yang memegang IUPHHK di Sepaku. Yakni PT ITCIKU yang merupakan perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, adik Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dengan luas 36.251,46 hektare.

Grafis: Kaltim Post

Lahannya berada di Desa Bumi Harapan (Sepaku Empat), Kelurahan Pemaluan, dan Desa Bukit Raya (Sepaku I). Lalu IUPHHK dari PT IHM meliputi Desa Bukit Raya, Desa Karang Jinawi, Kelurahan Pemaluan, dan Desa Bumi Harapan, serta Kelurahan Sepaku.

Begitu pula IUPHHK PT Inhutani I (Unit Batu Ampar – Mentawir) berada di Kelurahan Mentawir menguasai lahan 10.457,28 hektare. Sedangkan PT Balikpapan Wana Lestari di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku dan sebagiannya masuk Kelurahan Riko dan Desa Bukit Subur di Kecamatan Penajam.

Sementara PT Belantara Subur memiliki IUPHHK di Desa Bukit Subur, Kelurahan Sepan dan Kelurahan Sotek di Kecamatan Penajam. Kemudian PT GSA dan PT FSS memiliki IUPHHK di wilayah Kecamatan Waru. Meliputi Kelurahan Waru, Desa Sesulu, dan Desa Apiapi.

Dari data tersebut, lahan IUPHHK yang dikuasai PT Inhutani I (Unit Batu Ampar – Mentawir) dan PT IHM-lah yang berbatasan langsung dengan Kutai Kartanegara (Kukar). Luasan IUPHHK dari dua perusahaan di wilayah Kabupaten Benuo Taka itu mencapai 51.677,25 hektare. Sehingga memenuhi syarat untuk luasan lahan tahap awal pemindahan IKN.

Bila teori tersebut benar, itu akan memecahkan spekulasi kemungkinan pusat pemerintahan berada di luar Sepaku atau di Samboja. Dengan kata lain, fokus pemerintah dalam memetakan lahan untuk keperluan Istana Negara kini berada di Sepaku.

“Tapi untuk lokasinya, Pemkab PPU tidak mengetahui secara spesifik. Namun, dari informasi yang disampaikan kepala Bappenas, lokasi ibu kota negara adalah di tanah milik negara,” imbuh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Administrasi Sarana Prasarana Bagian Ekonomi Setkab PPU itu.

Pernyataan itu memang sempat diutarakan Bambang Brodjonegoro pekan lalu. Dia menyatakan bahwa IKN bakal memerlukan lahan sekitar 180 ribu hektare. Namun untuk tahap awal, lahan yang diperlukan sekitar 40 ribu hektare. Kemungkinan lahan yang akan diambil merupakan lahan yang memiliki IUPHHK.

Di mana IUPHHK bukan merupakan hak kepemilikan atas hutan. Dan pemberian IUPHHK dan pencabutannya merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang dievaluasi setiap lima tahun sekali. “Sebagai dasar keberlangsungan izin. Baik dilanjutkan atau dicabut untuk kepentingan yang lebih besar. Melalui instruksi presiden,” jelas pria berkacamata ini.

Terpisah, Camat Sepaku Risman Abdul mengungkapkan identifikasi lahan terhadap lokasi yang akan menjadi pusat pemerintahan IKN sudah dilakukan tim dari pemerintah pusat, beberapa waktu lalu.

Ada tiga kawasan yang sudah dilakukan identifikasi, yakni Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, dan Kelurahan Pemaluan. Jika melihat peta IUPHHK di PPU, tiga kawasan tersebut masuk wilayah PT ITCIKU. Yang berbatasan dengan Kutai Barat (Kubar). “Saya belum tahu, kapan kegiatannya dimulai,” kata dia saat dikonfirmasi Kaltim Post, kemarin.

Risman enggan mendahului hasil identifikasi lahan yang akan dilakukan tim gabungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI dan BPN Kantor Wilayah (Kanwil) Kaltim tersebut. Menurut informasi yang diterima Risman, waktu untuk melakukan identifikasi hanya 12 hari. Dan tim tersebut sudah bertemu dengan Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud untuk menyampaikan kegiatan identifikasi lahan terkait pemindahan IKN ke PPU pada Senin (2/9).

“Karena memang leading sector-nya di mereka (BPN). Makanya kami masih menunggu juga hasil identifikasinya. Jadi, belum bisa menyampaikan informasi terbaru mengenai lokasi pusat pemerintahan di Sepaku,” pungkasnya. (*/kip/rom/k15/prokal)

Print Friendly, PDF & Email

Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News

Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:


Tags: ibu kota barupenajam paser utarasepaku
ScanShare255Tweet159Send

Related Posts

Maket bertema Negara Rima Nusa yang memenangi lomba desain ibu kota negara baru. (Taufiqurrahman/Jawa Pos)

Konstruksi IKN Dimulai Tahun Depan

Senin, 3 Agustus 2020, 13:00 WITA
Beberapa orang yang diamankan oleh petugas. (Selasar)

Tambang Batu Bara Ilegal Ditemukan di Ring Satu IKN Baru

Senin, 29 Juni 2020, 09:34 WITA
Ilustrasi. BUMN Tiongkok, Gezhouba menawarkan investasi proyek infrastruktur dan energi untuk pembangunan ibu kota baru RI di Kalimantan Timur.  (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).

Tiongkok Tawarkan Proyek Infrastruktur di Ibu Kota Baru

Rabu, 20 Mei 2020, 16:30 WITA
Kawasan yang digadang jadi IKN. (prokal)

Kaltim Tetap Ibu Kota Negara Baru, Pemindahan Tak Berdampak Perpres Tata Ruang Jakarta

Selasa, 12 Mei 2020, 17:00 WITA
ILUSTRASI pemindahan ibu kota negara (dok. Jawapos)

Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Negara Tetap Lanjut Meski Ada Covid-19

Senin, 4 Mei 2020, 11:00 WITA
Didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo (kanan) meninjau lokasi ibu kota negara baru di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, PPU, Selasa (17/12/2019) sore. Dengan latar belakang topografi yang berbukit-bukit, wilayah itu diprediksi jadi kawasan inti IKN baru di Kaltim. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)

Anggaran Tersedot Covid-19, Pemindahan Ibu Kota Diminta Dibatalkan

Kamis, 19 Maret 2020, 13:00 WITA
Next Post
Jumlah toko modern waralaba di Kecamatan Bontang Utara diduga melebihi kuota sesuai ketentuan yang diatur pada Perwali 52/2014. ADIEL KUNDHARA/KP

Kuota Waralaba di Bontang Utara Overload

Discussion about this post

Terpopuler

  • Ilustrasi

    Besok Air PDAM Mati, Ini Wilayah yang Terdampak

    5730 shares
    Share 2292 Tweet 1433
  • Jaringan Narkoba Rusunawa Loktuan Dibongkar, Kurir dan Pengedar Ikut Diringkus

    3103 shares
    Share 1241 Tweet 776
  • Wawali Najirah Jaga Gawang, Kepala OPD, Camat, Lurah Serentak Perjalanan Dinas

    1864 shares
    Share 746 Tweet 466
  • Indeks Berita
  • Redaksi
  • Mitra
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
  • Kontak
Iklan dan Marketing: (0548)20545

© 2019 Bontangpost.id. All Rights Reserved.
Developed by Vision Web Development

No Result
View All Result
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE

© 2019 Bontangpost.id. All Rights Reserved.
Developed by Vision Web Development

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist