BONTANGPOST.ID, Samarinda – Pengadaan satu unit mobil dinas operasional Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar menuai kritik tajam dari Kelompok Kerja (Pokja) 30. Kebijakan tersebut dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan anggaran, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedalaman.
Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo, menyoroti nilai pengadaan SUV mewah itu yang disebut lebih besar dibanding alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi untuk sejumlah daerah.
Ia membandingkan, Bankeu untuk Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu masing-masing hanya sekitar Rp5 miliar.
“Ini miris sekali. Anggaran Bankeu untuk Mahulu dan Kubar harus kalah dengan harga satu unit mobil. Ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegasnya, Kamis (26/2/2026).
Menurut Buyung, di tengah narasi efisiensi anggaran, pemerintah seharusnya memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur jalan antarwilayah yang masih banyak mengalami kerusakan.
Ia juga menanggapi pernyataan Gubernur Rudy Mas’ud yang menyebut kendaraan tersebut diperlukan untuk menjemput tamu VIP. Buyung menilai alasan itu kurang relevan karena kunjungan tamu tidak terjadi setiap hari.
“Tamu datang hanya sesekali. Mengapa tidak menggunakan skema penyewaan yang lebih hemat dibanding membeli kendaraan baru bernilai miliaran rupiah,” ujarnya.
Selain itu, pernyataan Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni terkait kebutuhan kendaraan untuk medan berat juga ikut disorot. Buyung berpendapat pemerintah seharusnya lebih fokus membenahi jalan rusak agar akses ekonomi masyarakat tidak terhambat.
Ia menambahkan, marwah daerah tidak diukur dari kemewahan kendaraan pejabat, melainkan dari kebijakan yang pro rakyat dan keberhasilan program prioritas.
“Benahi dulu program prioritas seperti Gratispol atau pemerataan akses listrik. Jika rakyat sejahtera, marwah daerah akan terangkat dengan sendirinya,” pungkasnya.
Diketahui, mobil dinas tersebut dibeli melalui APBD Perubahan 2025 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (*)
