BONTANG – Penghargaan di bidang kesehatan kembali diraih Pemkot Bontang pada ajang Award Universal Health Coverage (UHC), Senin (24/9) malam lalu. Kegiatan yang diselenggarakan di Pendopo itu turut menghadirkan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpimda) kota Bontang, serta perwakilan kepala OPD se-kota Bontang.
Adapun penghargaan itu diberikan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Rumah Sakit (RS) dengan walk through audit (WTA), dan badan usaha swasta terbaik di kota Bontang. Ketiga penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Direksi Wilayah Kaltimtengseltara, Benjamin Saut PS. Sebagai bentuk apresiasi karena telah memberikan yang terbaik dalam ikut menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di kota Bontang.
Neni Moerniaeni dalam sambutannya mengapresiasi kinerja fasilitas kesehatan yang ada di kota Bontang. Di mana pada bidang ini, Kota Taman telah enam kali berturut-turut menerima penghargaan sebagai kota sehat.
Berbicara UHC, tentunya berbicara tentang kesehatan. Baik Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Diskes-KB) serta jajarannya, rumah sakit pemerintah daerah maupun rumah sakit swasta dapat senantiasa memberikan pelayanan dengan sepenuh hati.
“Alhamdulillah, kita boleh bangga. Karena kita menerima penghargaan yang tidak semua daerah di Indonesia menerima penghargaan UHC ini. Ini luar biasa sekali. Saya laporkan, kota Bontang sudah melaksanakan yang namanya family doctor pada 2008 silam,” terangnya.
Di mana Klinik Pegawai merupakan cikal bakal family doctor. Karena berganti kepemimpinan, program tersebut dihapuskan. Ternyata BPJS Kesehatan saat ini salah satu programnya serupa dengan family doctor.
Selaku Pemkot Bontang, bagaimana memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat Bontang dengan 6 puskesmas, rumah sakit swasta dan negeri yang ada di kota Bontang. Terbukti sudah 98 persen masyarakat Bontang terlindungi dengan asuransi. Berbicara KIS, Pemkot Bontang memiliki inovasi, sepanjang masyarakat datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan memperlihatkan e-KTP dan kartu keluarga (KK), rumah sakit wajib melayani.
“Di sinilah kita bisa menjaring orang-orang yang perlu dibantu, orang-orang kategori masyarakat ekonomi rendah (bukan keluarga harapan). Sebanyak 35 ribu masyarakat Bontang ditanggung Pemerintah RI dan sekira 40 ribu ditanggung Pemkot Bontang. Selebihnya ditanggung perusahaan, pribadi, dan sebagainya,” urai Neni.
Ke depan, ia meminta rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal karena BPJS Kesehatan ini betul-betul tidak mencari keuntungan. Sehingga berapapun biaya rumah sakit ditanggung. KIS sangat membantu masyarakat.
“Sekarang disubsidi sampai Rp 5 triliun. Karena pelayanan yang diberikan oleh KIS ini luar biasa. Sampai katarak pun ditanggung, cuci darah, dan lainnya. Betapa susahnya kalau kita tidak punya KIS,” tambah dia.
Di akhir kata, Neni mengucapkan semangat kepada Diskes-KB dan jajarannya. Mudah-mudahan terus diberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Bontang. (ra)
