Penertiban APK Harus Terkoordinir 

SAMARINDA – Perselisihan antara Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Samarinda dan tim sukses (timses) pasangan calon (paslon) Andi Sofyan Hasdam-Rizal Effendi (ANNUR) mengisyaratkan lemahnya koordinasi penyelenggara pemilu dalam menertibkan bahan kampanye. Pasalnya, jika penertiban dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, maka kecil kemungkinan akan muncul perselisihan.

Pengamat hukum dan politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah menuturkan, pada dasarnya penertiban bahan kampanye yang dipasang di areal terlarang adalah salah satu cara penyelenggara pemilu memberikan sanksi administratif.

Namun pemberian saksi harus dilakukan atas koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu. Sebelum Panwaslu menertibkan bahan kampanye ilegal, perlu terlebih dulu mengecek dan memetakkan lokasi pemasangan bahan kampanye yang dinilai melanggar aturan.

“Kemudian titik pemasangan tersebut dilaporkan pada KPU. Setelah itu, KPU yang memberikan sanksi administratif. Penjatuhan sanksi administaratif inilah yang dijadikan dasar untuk menertibkan bahan kampanye yang melanggar aturan,” ungkap pria yang karib disapa Castro itu, Kamis (31/5) lalu.

Kata dia, setelah dijatuhkan sanksi, paslon diminta untuk melakukan penertiban bahan kampanye yang melanggar aturan. Apabila paslon tidak mempunyai niat baik untuk menertibkannya, maka Panwaslu yang mengambil langkah penertiban.

“Jadi penertiban bahan kampanye itu mesti berada satu mata rantai koordinasi antara KPU, Panwaslu, dan timses/paslon. Kalau paslon tidak ada niat baik menertibkan sendiri, maka Panwaslu bisa bertindak menertibkan dengan koordinasi bersama Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja),” imbunya.

Terkait menyebarnya video dugaan indimidasi yang dilakukan kelompok yang menamakan diri timses ANNUR, Castro berpendapat, tindakan main hakim sendiri yang dilakukan sekelompok orang terhadap Panwaslu sangat tidak dibenarkan.

Dia menambahkan, apabila timses merasa diperlakukan secara tidak adil oleh penyelenggara pemilu, timses atau paslon dapat menyampaikan laporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Kalau Panwaslu dianggap melanggar aturan atau bersikap diskriminatif, laporkan saja ke DKPP melalui Bawaslu. Itu cara yang tepat. Bukan dengan main fisik,” imbuhnya.

Ke depan, Castro menyarankan pada peserta pemilu, masyarakat, dan aparat keamanan perlu memberikan rasa aman kepada penyelanggara pemilu. “Rasa aman bagi penyelenggara mesti dijamin, terlepas salah tidaknya tindakan yang dilakukan. Tidak boleh ada intimidasi apalagi sampai tindakan fisik,” tutupnya. (*/um)