BONTANG – Bantuan Dana Hibah yang sebelumnya diterima oleh beberapa organisasi kemasyarakatan di Bontang, beberapa tahun ini tidak bisa dilaksanakan. Hal ini terkait adanya Peraturan Walikota (Perwali) yang menghapus kebijakan tersebut. Melihat situasi tersebut, Komisi I DPRD Bontang menggelar Rapat Kerja dengan Plt. Sekda Bontang, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris mengatakan, Pemkot Bontang harus melakukan peninjauan kembali terhadap Perwali yang mengatur dana hibah untuk organisasi kemasyarakatan. Hal ini untuk menumbuhkan semangat para organisasi, untuk membuat suatu karya bagi daerah.
“Beberapa roda organisasi saat ini belum berjalan optimal, ini terkait tidak turunnya dana hibah. Bilamana Perwali itu dicabut, maka ada proses kemandirian langsung setiap organisasi kemasyarakatan tersebut,” terangnya.
Adanya pencabutan Perwali tersebut bisa mengubah situasi bangsa sekarang yang sangat komplek. Politisi Gerindra ini menegaskan, perlu penguatan wawasan kebangsaan di kalangan organisasi kemasyarakatan.
“Jika Perwali terkait dana hibah dicabut, sebagai concern yang pertama dari organisasi kemasyarakatan saya harapkan adalah program seminar wawasan kebangsaan, karena jika wawasan kebangsaan kuat maka negara ini akan utuh,” serunya.
Organisasi kemasyarakatan di Bontang ada dua jenis, yakni organisasi struktural dan lokal. Organisasi kemasyarakatan struktural adalah organisasi yang memiliki struktur kepengurusan ditingkat pusat sampai daerah. Sedangkan organisasi kemasyarakatan lokal ialah organisasi yang hanya berdiri di suatu daerah.
Tugas Pemkot Bontang bila aturan itu dicabut, untuk lebih selektif terkait pembentukan organisasi kemasyarakatan. Pemkot Bontang wajib menelisik bagaimana sejarah berdiri dan badan hukum organisasi kemasyarakatan tersebut.
Agus Haris juga mengharapkan bantuan yang ada nantinya seperti yang ada di Tarakan. “Tiap organisasi disana mendapat bantuan Rp 50 juta, harapannya segitu. Tetapi karena situasi keuangan daerah belum normal, maka kami meminta Rp 15 juta untuk bantuan hibah dan 30 juta rupiah untuk masuk melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bagian sosial,” jelasnya.(*/ak)
