BONTANG – Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibuka hari ini (26/9). Berkenaan dengan itu, DPRD buka suara mengenai sistem perekrutan yang tidak berpihak kepada daerah. Ketua Komisi I Agus Haris menolak jika keran untuk pelamar dari luar daerah dibuka seluas-luasnya.
“Perlu dipikirkan untuk peminat dari Bontang. Menurut saya sistem saat ini yang membuka sebesarnya-besarnya peminat dari mana saja tidak adil bagi daerah,” kata Agus Haris saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/9) lalu.
Menurut pria yang merupakan politisi Partai Gerindra, seharusnya ada persentase bagi peminat dari daerah bersangkutan. Atau pun dengan cara formasi yang tidak ada kualifikasinya dari daerah baru dibuka secara nasional.
“Perlu ada pembatasan, misalnya daerah 80 persen sisanya baru dari luar,” ucapnya.
Menurut Politisi Partai Gerindra ini, pemerintah pusat tidak bisa mengadu warga pesisir dengan luar daerah seperti dari Pulau Jawa. Mengingat terjadi perbedaan dalam sumber daya manusia di setiap daerah.
Agus Haris juga menyorot perlu ada kebijakan terkait nasib tenaga honorer. Mengingat berdasarkan UU tentang Aparatur Sipil Negara, batasan untuk mengikuti CPNS ialah 35 tahun. Dengan syarat mata pelajaran yang diajarkan linier dengan pendidikan yang telah tenaga pendidik itu tempuh. Menurutnya, saat ini banyak tenaga pendidik yang telah mengabdikan diri hingga usia di atas batasan tersebut.
“Kasihan perjuangan mereka selama ini. Padahal mereka telah mencetak anak bangsa menjadi pemimpin,” ucapnya.
Senada, anggota Komisi II Bakhtiar Wakkang meminta kepada Pemkot Bontang menjelaskan mengenai data tenaga honorer yang di Bontang. Mengingat berdasarkan kunjungan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), jumlah tenaga honorer di Bontang tidak ada.
“Anehnya jumlah tenaga honorer di Kemenpan-RB tidak ada. Saya meminta kepada pemerintah daerah untuk melaporkan kondisi yang ada di Bontang,” tuturnya saat rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Raperda Kota Bontang. (ak)
