Anggota Komisi I DPRD Bontang Setiyoko Waluyo menilai, proses penggodokan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak maksimal. Seringkali dalam tahapan asistensi antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengeluarkan kebijakan yang tidak populis. Seperti mencoret usulan anggaran kegiatan yang sebenarnya lebih prioritas.
“Tiga tahun saya menjabat, proses pembuatan perda ini tidak maksimal. Saya lihat ini pada saat rasionalisasi APBD mereka tidak berfikir, hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak malah dicoret. Alasannya karena anggaran berkurang, akhirnya Cleaning Service (CS) salah yang jadi korban,” ujar Setiyoko dihadapan forum mediasi yang digelar Komisi I DPRD Bontang terkait polemik pemberhentian CS di Lingkup Pemkot Bontang, Selasa (25/7).
Menurutnya, Banggar dan TAPD perlu bijak menyikapi persoalan ini, jangan sampai mengorbankan keberlangsungan hidup seseorang. Kebijakan lain yang dirasa kurang tepat dengan dalih defisit kata politisi yang juga da’I ini adalah rasioanalisasi gaji tenaga non PNS beberapa waktu lalu.
“Mestinya yang dicoret itu kegiatan proyek, karena itu menggunakan biaya yang besar. Masa kita mengorbankan hajat hidup orang banyak,” tuturnya.
Politisi Partai Amanat Nasional itu meminta, agar sebelum APBD ditetapkan ada baiknya dikembalikan ke masing-masing Komisi agar di rapatkan ke mitra kerjanya di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kalau seperti ini kita bisa tahu mana yang dicoret, supaya kedepan tidak ada masalah seperti ini. Kalau dari awal kita lakukan seperti ini saya pikir tidak ada masalah yang begini terus,” tutupnya. (*/nug)
