LAPANGAN pekerjaan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Lantaran, putra-putri Bontang masih kerap mempertanyakan ketersediaan lapangan pekerjaan di Kota Taman. Fakta ini didapati Abdul Malik, Sekretaris Komisi I DPRD Bontang dari rangkaian kegiatan reses yang dilakukannya.
“Pengalaman saya reses dari tempat ke tempat, banyak yang mempertanyakan itu (lapangan kerja, Red.). Karena Bontang ini tidak memiliki sumber daya alam (SDA), tapi memiliki sumber daya manusia yang bisa diberdayakan,” terang Abdul Malik kepada BontangPost.id.
Disebutkan, kualitas SDM Bontang sejatinya tidak mengecewakan. Bahkan bisa dibilang di atas rata-rata dari daerah lain. Khususnya pada pelajar dan mahasiswa, baik yang ada di Bontang maupun yang tengah menuntut ilmu di luar daerah. Namun sayangnya, ketersediaan lapangan kerja di kota tercinta kerap kali membuat SDM tersebut tak terserap.
“Insyallah SDM putra-putri Bontang itu tidak mengecewakan. Di Samarinda dan Balikpapan misalnya, banyak yang menyanjung putra-putri (mahasiswa) Bontang. Cuma tatkala kembali ke Bontang, para mahasiswa yang belajar di luar daerah tidak tahu harus berbuat apa. Padahal mereka harus punya kesibukan, harus ada yang dikerjakan,” bebernya.
Sehingga, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut, merupakan PR baru bagi jajaran pemkot termasuk juga DPRD Bontang dalam menyikapi permasalahan ini. Khususnya dalam hal penyelenggaraan lapangan kerja bagi SDA lokal. Yaitu bagaimana bisa memberdayakan putra-putri Bontang.
“Secara umum lapangan pekerjaan harus muncul kembali. Dengan munculnya lapangan-lapangan pekerjaan atau lapangan-lapangan kreativitas lainnya, insyallah terserap ilmu para putra-putri Bontang yang telah menyelesaikan belajar atau kuliah,” ungkap Malik.
Terkait masalah ini, dia mengaku Komisi I bukan hanya menyampaikannya ke Pemkot Bontang. Melainkan juga turut menyampaikan ke kementerian terkait, misalnya Kementerian Ketenagakerjaan. Agar peluang-peluang ketenagakerjaan di Bontang bisa lebih diperhatikan. Salah satunya, Malik menyoroti keberadaan Balai Latihan Kerja dan Industri (BLKI) Bontang.
“BLKI Bontang itu sebenarnya milik provinsi, tapi berada di Bontang. Kalau di BLKI kita cuma ada tiga PNS saja, padahal tenaga instruktur dibutuhkan dari delapan kejuruan. Nah kenapa tidak direkrut PNS dari putra-putri Bontang. Itu yang kami sampaikan ke kementerian,” tegasnya. (luk)
