SAMARINDA – Tahun 2019, DPRD Kaltim berencana akan memasukkan dan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketenagakerjaan dalam program legislasi daerah (prolegda). Digodoknya aturan tersebut sebagai tindak lanjut atas maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa disertai mekanisme yang berlaku.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub menyatakan, kekosongan hukum tentang ketenagakerjaan telah banyak menimbulkan efek negatif bagi buruh di Kaltim. Sejatinya, 2018 ini pihaknya ingin mengusulkan raperda tersebut. Namun masih banyak raperda yang diusulkan belum dibahas dan disahkan di DPRD Kaltim.
“Memang perlu ada payung hukum yang lebih kuat untuk melindungi buruh. Kami sedang membangun input-input baru untuk menghasilkan aturan ini. Mudah-mudahan masuk di 2019. Karena 2018 ini sudah agak sulit mengejarnya. Masih banyak raperda yang belum disahkan,” katanya, Rabu (19/9) kemarin.
Selain PHK tanpa prosedur, lanjut Rusman, hal yang tidak kalah penting yakni pemerintah daerah belum memiliki kewenangan yang kuat untuk memberikan sanksi pada perusahaan yang dinilai melanggar aturan ketenagakerjaan.
“Pemerintah tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan penyelesaian perselisihan itu. Padahal lembaganya sudah ada. Ada PHI (Pengadilan Hubungan Industri, Red.) untuk penyelesaian kasus PHK itu,” katanya.
Sudah berulang kali dirinya menerima pengaduan mengenai PHK. Pada dasarnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun acap kali tidak diindahkan oleh pengusaha.
“Itu menunjukkan bahwa wibawa pemerintah sangat lemah. Karena dengan santainya perusahaan mengabaikan rekomendasi pemerintah. Apalagi dengan karyawan sifatnya kontrak. Itu sangat tidak dilindungi perusahaan,” sebutnya.
Ketua Fraksi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kaltim itu menekankan, setelah raperda disahkan, diperlukan sumber daya aparatur yang berani menegakkan aturan untuk menindak perusahaan yang tidak taat hukum.
“Biar ada aturan, kalau yang mengoperasionalkan itu tidak cukup kuat mentalnya untuk menerapkan aturan itu, susah juga nanti,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Serikat Buruh Borneo Indonesia (SBBI) Kaltim, Nason Nadeak mengungkapkan, kasus PHK terjadi secara masif di Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar). Pada kurun waktu 2015 dan 2016, pihaknya menemukan 806 kasus.
Data tersebut ditemukan setelah Nason melakukan penelitian untuk kepentingan penyusunan karya ilmiah. Diperkirakan, kasus yang sama masih terus berlanjut pada 2017 dan 2018.
“Selama belum ada pemberian sanksi kepada perusahaan, kasus PHK tanpa prosedur itu masih akan terus berlanjut. Justru itulah yang harus dievaluasi oleh Disnakertrans,” imbuhnya, Selasa (18/9) lalu.
Nason menilai, di masa yang akan datang, apabila Disnakertrans Kaltim tidak mengevaluasi PHK yang cacat aturan tersebut, kasus yang sama akan terus merugikan para pekerja yang bekerja di perusahaan yang beroperasi di Kaltim.
“Ini yang harus segera dievaluasi. Karena tidak ada sanksi yang diberikan pada perusahaan yang melakukan PHK tanpa penetapan dari PHI. Walaupun belum ada sanksi, harus ada tindakan preventif dari Disnakertrans,” saran Nason.
Kemudian, SBBI Kaltim juga meminta DPRD Kaltim untuk menyusun perda yang mengatur mekanisme PHK. Salah satu poin yang harus ditekankan dalam perda tersebut yakni pemberian sanksi pada perusahaan yang melakukan PHK tanpa prosedur penetapan PHI.
“Karena sekarang ini ada kekosongan hukum di Kaltim. Daripada terus memakan korban di perusahaan, DPRD harus membuat perda. Karena undang-undang mengenai PHK ini sudah ada. Tinggal aturan di bawahnya saja yang belum dibuat,” terangnya. (*/um)
