SAMARINDA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) mengadakan aksi unjuk rasa di depan halaman kantor Gubernur Kaltim, Rabu (2/5) kemarin. Dalam aksinya, para demonstran meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk lebih serius memperhatikan masalah buruh dan dunia pendidikan.
Aksi memperingati May Day yang jatuh tanggal 1 Mei dan peringatan Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei tersebut, melayangkan sebanyak 24 tuntutan kepada Pemprov Kaltim. Antara lain, meminta Gubernur Kaltim mendukung pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 terkait upah murah dan menolak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).
Selain itu, para demonstran juga menuntut agar pemerintah lebih peka terhadap pengawasan dan perlindungan atas hak para buruh perempuan. Meminta adanya reformasi agraria sesuai Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, dan lawan politik rasis dan politik identitas. Termasuk menolak student loan dan berikan pendidikan gratis.
Koordinator Lapangan (Koorlap) Gebrak, Rifki menyebut, tuntutan lain yang ikut disuarakan pihaknya yakni meminta penghentian liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Kemudian, berikan kesejahteraan untuk mencapai kualitas dan kuantitas tenaga pendidik. Serta meminta adanya pemerataan infrastruktur sebagaimana janji politik Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
“Kami meminta supaya Gubernur Kaltim mendukung penghapusan sistem kerja kontrak atau outsourcing. Pemerintah harus mendukung ruang pendirian serikat buruh di setiap pabrik. Begitupun dengan mutu pelayanan kesehatan yang layak bagi buruh harus diberikan,” serunya.
Menurut dia, masalah yang masih belum diperhatikan secara serius oleh pemerintah yakni hak cuti haid, hamil, dan melahirkan bagi para buruh perempuan. Melalui aksi kemarin, para demonstran meminta supaya ruang laktasi (menyusui) terhadap perempaun juga diberikan oleh setiap perusahaan.
“Di bidang pendidikan kami meminta adanya transparansi anggaran 20 persen untuk pendidikan. Kami juga meminta agar pemerintah segera melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap infrastruktur pendidikan di daerah pedalaman. Karena di daerah-daerah pelosok Kaltim masih banyak infrastruktur sekolah yang tidak memadai,” tuturnya. (*/aj)
