SAMARINDA – Rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPj) wali kota tahun 2017 yang berlangsung akhir Februari lalu belum disetujui dewan. Sehingga, dibentuk tim panitia khusus (pansus) agar koreksi dapat maksimal. DPRD Samarinda kembali menggelar rapat paripurna kelima bertema penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPj.
Menurut Ketua Tim Pansus LKPJ Sri Puji Astuti, semua yang sudah dikerjakan pemkot dikatakan baik. Namun, masih ada keluhan masyarakat yang belum maksimal. Hal ini harusnya dapat disesuaikan.
“Seperti SDM (sumber daya manusia, Red.) masih minim. Penerapan kebijakan juga belum dijalankan. Begitu pula koordinasi dengan pemprov maupun pemerintah pusat,” ujarnya.
Meski kinerja pemkot dinilai baik, Puji memastikan tidak ada yang sempurna. Sehingga pihaknya membuat rekomendasi dan catatan agar pemkot dapat memperbaikinya tahun ini. “Misalnya, kalau anggaran difokuskan pada satu OPD (organisasi perangkat daerah, Red.) saja. Kami meminta agar dapat digeser untuk peningkatan SDM,” imbuh Sri.
Apalagi untuk tenaga medis, dia memastikan masih ada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang kekurangan. Beberapa puskesmas, lanjut dia, ada yang tidak memiliki dokter gigi dan ahli gizi. “Apalagi dokter cuma satu. Dokter umum pula,” papar politikus Demokrat ini.
Hal ini menurutnya akan membuat pelayanan di puskesmas terganggu. Apalagi jika dokter dari puskesmas memiliki agenda di luar puskesmas. Tentu pasien yang datang ke puskesmas tidak bisa terlayani. “Akhirnya pasien terlantar. Kan membuat warga kesal,” jelasnya.
Ironisnya, dari 26 puskemas, hanya ada enam puskesmas rawat inap. Itu pun masih kekurangan tenaga medis. Padahalnya harus ada lima dokter di setiap puskesmas rawat inap itu. “Ternyata yang ada hanya dua dokter dan harus bergantian sif. Ini menganggu pelayanan. Makanya SDM harus ditingkatkan,” terang dia.
Sri melanjutkan, sama halnya dengan kebijakan yang sudah memiliki peraturan daerah (perda). Dia menilai, penerapannya belum maksimal. “Kami meminta agar dimaksimalkan, seperti penerapan sanksi. Sehingga ada efek jera dan membuat warga tahu pemerintah serius,” ungkapnya.
Selain itu, pemkot juga diminta untuk meningkatkan koordinasi. Hal ini mengingat terkadang program pemerintah tiba-tiba muncul. Ada pula program yang sudah dirancang namun tidak bisa berjalan karena anggaran tidak memadai. “Kalau tidak berkoordinasi, dewan tidak akan mengetahui. Padahal fungsi dewan mengawasi,” imbau Puji.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda ini mengatakan, pihaknya akan mengawal rekomendasi tersebut. Sehingga benar-benar ditindaklanjuti pemkot. Nantinya DPRD akan kami melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan hearing untuk proses pengawalan.
Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Samarinda Zairin Zain tidak menutup mata dengan rekomendasi tim pansus. Dia mengaku beberapa hal memang perlu dibenahi. “Saya meminta OPD meningkatkan kinerjanya. Apalagi yang kinerjanya lambat, akan dievaluasi,” ucapnya.
Namun, dia belum bisa menyampaikan OPD mana saja yang kinerjanya perlu dievaluasi, sehingga kelemahan dapat diketahui. Sebab, semua OPD memiliki program prioritas. Menurut dia, yang programnya menyentuh masyarakat, itulah yang dikatakan berhasil.
“Kalau tidak, harus dievaluasi. Kan Pak Presiden (Jokowi) sudah meminta agar fokus pada kegiatan yang dibutuhkan masyarakat. Penggunaan anggaran pun harus diefisiensikan,” imbuh Zairin.
Perlu diketahui, pada 2017, pendapatan daerah dari target Rp 2,363 triliun dan terealisasi Rp 2,228 triliun dengan persentase 96,83 persen. Untuk PAD (Pendapatan asli daerah) ditargetkan Rp 507,247 miliar. Yang terealisasi Rp 519,423 miliar atau 102,40 persen.
Menurut Zairin, pembiayaan daerah didapat dari penerimaan sebesar Rp 179,156 miliar yang berasal dari penggunaan silpa tahun sebelumnya. Pasalnya, pada 2017 realisasinya Rp 184,458 miliar. “Untuk urusan pendidikan kami alokasikan Rp 687,718 miliar dan terealisasi Rp 618, 017 miliar,” katanya.
Dari sisi kesehatan, RS IA Moeis mendapat dukungan anggaran Rp 318,734 miliar. Sedangkan urusan pekerjaan umum dialokasikan Rp 630,826 miliar. “Kesehatan sudah terealiasi semua, sedangkan pekerjaan umum Rp 568,921 miliar. Saya rasa serapan APBD Samarinda (96,83 persen) termasuk tertinggi dari seluruh daerah di Indonesia. Tahun ini akan kami tingkatkan. Targetnya 100 persen dapat diserap,” pungkas Zairin. (*/dq/drh)
