SAMARINDA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaltim akan segera melabuhkan dukungan pada salah satu pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Saat ini, pengurus sedang melakukan analisis terhadap empat paslon yang berlaga dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Benua Etam.
“Terkait paslon yang akan kami dukung, ini sudah ada pembahasan di internal DPW. Sudah ada mengerucut pada satu paslon, tapi ada mekanisme dan prosedur yang harus kami tempuh,” kata Ketua DPW PSI Kaltim, Farida A Hadi, Selasa (20/2) kemarin.
Mekanisme yang akan ditempuh, lanjut dia, dengan melakukan rapat untuk mengambil keputusan formal di tingkat DPW. Setelah itu, hasil keputusan akan dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Jadi nanti Ketua Umum yang akan memutuskan siapa yang akan kami usung. Tetapi sebelum itu, DPP akan mempelajari usulan paslon yang akan kami dukung. Intinya mereka akan melihat track record dan pengalaman paslon,” kata dia.
Selain itu, DPP juga akan melihat pengalaman pengurus sesuai semboyan PSI, yakni paslon harus memiliki sikap anti korupsi dan anti intoleransi. Dua aspek tersebut bakal dijadikan standar baku untuk menentukan dukungan.
“Poin itu penting untuk dipertimbangkan sebelum memutuskan siapa paslon yang akan kami dukung. Karena semboyan kami, tidak hanya jadi jargon, tapi juga harus sesuai dengan kepribadian paslon yang kami dukung,” ujarnya.
Sekretaris DPW PSI Kaltim, Jalil mengungkapkan, lambannya keputusan partai memberikan dukungan pada paslon dalam Pilgub Kaltim disebabkan karena sebelumnya DPW lebih fokus menyiapkan persyaratan verifikasi faktual.
“PSI sebagai partai baru diwajibkan mengikuti aturan lama yang mengharuskan 10 persen dukungan melalui random sampling. Itu yang menghabiskan waktu kami, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya sehari melakukan verifikasi faktual,” ungkapnya.
Karena itu, dalam verifikasi faktual tersebut pihaknya harus memastikan kesiapan seluruh kabupaten kota. Antara lain kesiapan dan kelengkapan susunan pengurus, sekretariat, hingga keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen dalam pemilihan legislatif.
“Verifikasi faktual itu begitu padat. Kami harus mengumpulkan ribuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk kepastian dukungan dari masyarakat. Energi selama beberapa bulan ini habis digunakan untuk persiapan verfikasi itu. Sehingga belum ada keputusan untuk paslon yang akan kami dukung,” ujarnya. (*/um)
