Sekolah Swasta Kurang Dilirik Calon Peserta Didik Baru, Agus Haris Minta Disdikbud Provinsi Ambil Sikap

bontangpost.id – Sejumlah pengelola sekolah menengah kejuruan (SMK) dan menengah atas (SMA) mengeluhkan sulitnya menjaring calon peserta didik baru. Kondisi ini disinyalir akibat sekolah negeri melakukan penambahan rombongan belajar (rombel) dan jurusan.

Seperti diutarakan Kepala Sekolah SMK Putra Bangsa Muslimin. Dia mengatakan, sejak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 dibuka Mei lalu, baru 10 calon siswa yang mendaftarkan diri. Jauh dari target sekolah.

”Kurang sekali ini,” kata Muslimin, Kamis (17/6/2021) siang.

Dia mengatakan, nyaris seluruh sekolah SMK dan SMA swasta di Bontang mengalami kondisi serupa. Hal ini terungkap dalam rapat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) swasta yang digelar belum lama ini.
Bahkan menurutnya, ada sekolah yang muridnya tidak cukup satu rombel sejak 2018 lalu. Serta menutup jurusan lantaran tidak ada peminat.

”Kami berharap pengertian sekolah negeri saja. Kalau terus tambah rombel dan jurusan, otomatis kami yang di swasta ini kekurangan kuota lagi,” harapnya.

Sementara, Wakil Ketuat DPRD Bontang Agus Haris mengatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim harus segera ambil sikap. Tidak membiarkan kondisi ini berlarut. Sekolah swasta terus kesulitan menjaring calon peserta didik baru, sehingga berpotensi membuat sekolah terancam tutup.

”Tidak bisa dibiarkan ini. Mau sekolah negeri atau swasta, semua harus diperhatikan,” kata Agus Haris ketika berbincang dengan bontangpost.id, Kamis (17/6/2021) siang.

Agus Haris mengatakan, keresahan pengelola sekolah swasta perihal sulitnya menjaring calon peserta didik baru sejatinya bukan cerita baru. Kondisi ini sudah terjadi setidaknya dalam 3 tahun terakhir.

Berdasarkan aduan MKKS swasta dan organisasi yang menaungi pengajar sekolah swasta, banyak di antara mereka yang meminta agar SMA/SMK negeri tidak menambah rombel atau jurusan baru. Sebab ini disinyalir menjadi penyebab utama sekolah swasta kurang mendapat perhatian calon peserta didik baru.

”Ini permintaan mereka. Sebagai wakil mereka di parlemen, saya hanya coba menyuarakan,” ujarnya.

Sebabnya dia mendorong Disdikbud Kaltim segera mengambil sikap. Sebab bagaimana pun, baik sekolah negeri pun swasta berkontribusi buat mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Disdikbud harus mampu menegakkan aspek keadilan terhadap keduanya. Sekolah negeri terus dikembangkan, tapi tanpa mengabaikan posisi penting sekolah swasta.

”Saya kira kita sepakat. Keduanya penting. Keduanya berkontribusi mencetak generasi penerus bangsa ini.” ujar politikus Gerindra ini.

Dia mendorong Disdikbud Kaltim melakukan pengecekan lapangan. Mencari tahu mengapa kondisi ini bisa terjadi. Apakah seperti dugaan MKKS swasta bila sekolah negeri terus menambah rombel dan jurusan atau banyak lulusan SMP yang memilih melanjutkan sekolah di luar kota.

”Jelas Disdikbud Kaltim harus turun ini. Kasihan teman-teman di sekolah swasta kalau terus kekurangan murid,” tegasnya.

Dia menyebut aturan soal jumlah peserta didik dalam satu rombel diatur dalam pasal 24 Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Dalam aturan itu disebutkan, untuk jenjang SMA atau sederajat, jumlah murid dalam satu rombel paling banyak 20, dan maksimal 36 orang. Sementara dari hasil pantauannya di sejumlah SMA/SMK di Bontang, mengambil angka maksimal, yakni 36. Oleh sebab itu, Agus Haris medorong Disdikbud Kaltim juga melakukan analisa soal efektivitas belajar mengajar. Apakah dengan jumlah murid 36 dalam satu rombel, akan maksimal proses pembelajaran.

”Hemat saya, jelas lebih maksimal kalau jumlahnya tidak terlalu banyak. Idealnya mungkin 20-25 murid per kelas,” dia menyarankan.

Hal yang juga dia garis bawahi. Kendati ini aspirasi sekolah swasta, namun sejatinya semua kembali ke pilihan wali murid. Ke mana mereka ingin menyekolahkan anaknya. Tapi bila dilakukan survei, khusus di Bontang, tentu orangtua bakal memilih sekolah negeri. Alasannya jelas, sekolah negeri fasilitas pendidikannya memadai, dan cenderung lebih terjangkau.

”Semua memang kembali ke pilihan orangtua di mana mau sekolahkan anaknya. Sebagai wakil rakyat, saya coba sampaikan apa yang diadukan masyarkat kepada saya,” tandasnya. (*)