• Indeks Berita
  • Redaksi
  • Mitra
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
  • Kontak
Bontang Post
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE
No Result
View All Result
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE
No Result
View All Result
Bontang Post
No Result
View All Result
Home Breaking News

Serahkan Laporan Kinerja TK2D, OPD Harus Jujur

by BontangPost
13 Desember 2017, 11:02
in Breaking News
Reading Time: 2 mins read
0
Zainudin Aspan

Zainudin Aspan

Share on FacebookShare on Twitter

SANGATTA – Pengurangan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang bakal dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan mengacu pada hasil evaluasi kinerja pegawai. Itu sebabnya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim meminta kejujuran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyerahkan laporan. Sehingga jangan sampai saat proses penghentian TK2D diberlakukan, justru menimbulkan masalah karena data yang diberikan tidak sesuai fakta di lapangan.

“Tidak ada tes seleksi. Evaluasinya kami sesuaikan berdasarkan absen kehadiran kerja setiap hari di OPD masing-masing. Karena itu, kami minta kepala OPD, jujur memberikan absen. Sehingga, siapa yang memang tidak aktif, langsung diputus kontraknya,” kata Kepala BKPP Kutim Zainuddin Aspan.

Baca Juga:  Presiden Minta Kutim Bentuk Satgas 

Dia tidak menampik jika selama ini banyak TK2D yang tidak aktif, namun kontraknya tetap berjalan. Termasuk tetap menerima gaji. Penyebabnya, karena tidak ada laporan dari OPD, siapa yang tidak aktif, siapa yang masih aktif.

“Makanya evaluasi ini akan dikhususkan untuk memangkas pegawai yang tidak aktif bekerja. Sehingga, kontraknya tidak diperpanjang lagi tahun depan,” sebutnya.

Apakah jumlah yang diputus kontraknya nanti sebanyak 3.500 TK2D, Zainuddin mengaku tidak ada jaminan. Sebab, bisa saja kurang, atau bisa saja lebih. Karena acuannya melihat laporan kehadiran di setiap OPD.

“Karena laporan itu juga yang jadi dasar bukti kami untuk menghentikan kontrak TK2D. Jadi kalau ada gugatan, tinggal kami perlihatkan saja data yang diserahkan OPD,” aku Zainuddin.

Baca Juga:  Jelang Porprov, Panitia Booking Dua Hotel Mewah

Dia juga menambahkan, tak ada jaminan juga TK2D lama untuk dipertahankan. Sebab, jika memang tidak aktif kerja, maka akan langsung diputus kontraknya, sama seperti TK2D yang baru.

“Kami tidak akan melihat lama atau baru, tapi dari keaktifannya. Biarpun sudah lama masuk sebagai TK2D, tapi tidak aktif, pasti akan diputus. Tapi kalau memang lama kerja, aktif, pasti diperpanjang,” tuturnya.

Puluhan TK2D mengadu ke DPRD Kutim karena resah dengan rencana penghentian kontrak 3500 TK2D di lingkungan Pemkab Kutim. Sebab, banyak diantara mereka telah puluhan tahun mengabdi, sebagai TK2D. Dilain pihak, justru ada penambahan TK2D, tahun ini. Bahkan, jumlahnya sudah mencapai 9.426 orang, yang sebelumnya hanya 6.000 orang. (aj)

Print Friendly, PDF & Email
Tags: Laporan Kinerja TK2DopdSangatta Post
ShareTweetSendShare

Bergabung dengan WhatsApp Grup Bontang Post untuk mendapatkan informasi terbaru: Klik di Sini. Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News.

Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:


Previous Post

Panwas Gelar FGD dan Pemilu Partisipatif 

Next Post

PDAM Ubah Haluan dari Solar ke PLN 

Related Posts

Tegaskan Hanya Boleh Satu KTP-el
Breaking News

Tegaskan Hanya Boleh Satu KTP-el

24 Desember 2018, 15:30
Terkait Harga TBS, Petani Sawit Pilih Gerak Sendiri
Breaking News

Terkait Harga TBS, Petani Sawit Pilih Gerak Sendiri

24 Desember 2018, 15:10
Pemkab Harus Terbuka
Breaking News

Pemkab Harus Terbuka

24 Desember 2018, 15:05
Daerah Perbatasan Butuh Pengawasan Khusus
Breaking News

Daerah Perbatasan Butuh Pengawasan Khusus

24 Desember 2018, 15:00
Dua Tahun Bebas Karhutla, PT EBL Beri Penghargaan 
Advertorial

Dua Tahun Bebas Karhutla, PT EBL Beri Penghargaan 

24 Desember 2018, 08:00
Pembalap Liar Terancam Penjara
Breaking News

Pembalap Liar Terancam Penjara

23 Desember 2018, 15:30

Terpopuler

  • Proyek Renovasi Rujab Kaltim Rp25 Miliar Sampai ke Pusat, Kemendagri Turunkan Tim Periksa Belanja

    Proyek Renovasi Rujab Kaltim Rp25 Miliar Sampai ke Pusat, Kemendagri Turunkan Tim Periksa Belanja

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Satpol PP dan Dishub Kembali Tertibkan PKL dan Parkir Liar di Trotoar Bontang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 1.700 Personel Kawal Demo 21 April di Samarinda, Kantor Gubernur dan DPRD Jadi Sasaran Aksi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Parkiran Semrawut di Tanjung Laut Bontang, Warga Keluhkan Akses Tertutup

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Modus Korupsi Bimtek Dishub Bontang: Jaksa Sebut Terdakwa Gerakkan Kasubag dan LPK untuk Perkaya Diri

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Kategori

Arsip

  • Indeks Berita
  • Redaksi
  • Mitra
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
  • Kontak

© 2020 Bontangpost.id - Developed by Vision Web Development.

No Result
View All Result
  • Home
  • Bontang
  • Kaltim
  • Nasional
  • Advertorial
    • Advertorial
    • Pemkot Bontang
    • DPRD Bontang
  • Ragam
    • Infografis
    • Internasional
    • Olahraga
    • Feature
    • Resep
    • Lensa
  • LIVE

© 2020 Bontangpost.id - Developed by Vision Web Development.