BONTANG – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Bontang berupaya mengubah mindset masyarakat, termasuk para pegawai di lingkup Pemkot Bontang. Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) dilakukan kepada para pegawai yang menjadi admin PPID pembantu, demi merwujudkan transparansi informasi melalui integrasi data.
Kepala Diskominfotik Bontang, Dasuki mengatakan, pihaknya ingin menjalankan amanah Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang sebenarnya sudah lama sekali, bahkan sudah banyak aturan turunannya yang sudah terbit. Seperti Permendagri nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Depdagri maupun pemerintah daerah.
“Tetapi pada kenyataannya, kita ini masih terbentuk dengan mindset lama, dimana setiap informasi tak boleh dibuka, seperti data agregrat dan lainnya,” jelas Dasuki, Selasa (27/3) kemarin di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang.
Padahal, sepanjang data tersebut tidak diatur dalam UU sebagai data yang dikecualikan seperti data pribadi, atau data persaingan usaha, keamanan dan kerahasiaan negara yang bisa menghancurkan negara maka boleh dibuka.
Dasuki menjelaskan, seperti data yang sifatnya umum termasuk keuangan itu boleh dibuka ke publik. Oleh karenanya, saat ini, pihaknya sedang menata OPD agar melakukan uji konsekuensi. Karena dari uji konsekuensi tersebut dapat dipilah mana informasi yang bisa dibuka secara berkala, dan atas permintaan.
“Sekarang jangan bicara tentang perubahan mindset penyelenggaraan pemerintahan dari close government menjadi open government. Karena semuanya harus dibuka, masyarakat harus tahu, jika dulu satu arah sekarang bisa dua arah,” ungkapnya.
Dalam hal ini juga, Dasuki menyatakan, masyarakat harus cerdas. Jangan sampai ketika data disebar malah justru diperjualbelikan, sehingga membuat kacau. Dasuki pun optimistis pihaknya bisa mewujudkan transparansi informasi melalui integrasi data.
“Insya Allah bisa sepanjang ada komitmen, makanya dalam Perwali diatur untuk membangun jaringan dan aplikasi hendaknya Diskominfotik dilibatkan, jangan sampai membangun aplikasi yang database-nya diserahkan ke pihak ketiga,” beber dia.
Aplikasinya pun, harus sesuai dengan Diskominfotik, agar bisa diintegrasikan. Sehingga yang menjadi PR bagi Diskominfotik dikatakan Dasuki ialah akan mengintegrasikan e-budgeting. Mulai dari e-planning, e-finance, dan e-controlling yang menjadi satu. Maka ketika ada persoalan, semua orang tahu dan pihaknya akan memperkuat ULP.
“Semua anggaran itu bisa diunggah semua, saat ini kami masih menata PTSP agar ada aplikasinya,” ujarnya.
Dari kegiatan sosialisasi itu pun, Dasuki mengharapkan masing-masing OPD berubah dalam menyelenggarakan misi pemerintahan di era digitalisasi yang serba online.
“Karena kebijakan pemerintah pusat sedang menetapkan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPPBE), ayo berubah semua jangan seperti dulu karena ternyata ada aturan sejak tahun 2008 yang belum dijalankan sepenuhnya,” pungkasnya.
Dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dengan tema ‘Mewujudkan Transparansi Informasi Melalui Integrasi Data’ dihadiri para sekretaris di masing-masing OPD. Narasumber dalam kegiatan itu pun yakni Kepala Diskominfo Kaltim Abdullah Sani, Muhammad Khaidir sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kaltim, Senchi Han sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltim, serta Charles ketua Tim Gerakan Anti Hoax Kaltim.(mga)
