SANGATTA – Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang, terkejut saat melakukan kunjungan ke Bentengmawakal dalam rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) kecamatan beberapa hari lalu. Pasalnya, hampir di semua kecamatan mengeluh lantaran masih banyaknya tapal batas antara desa maupun kecamatan yang belum tuntas.
Ternyata benar, hasil laporan yang diterimanya, ada sekitar 60 persen permasalahan tapal batas belum diselesaikan. Baik antara desa, kecamatan hingga kabupaten. “Hampir semua kecamatan muncul permasalahan tapal batas. Ternyata benar, baru sekitar 40 persen saja yang sudah selesai,” ujar Kasmidi.
Untuk itu, dirinya meminta kepada bidang pemerintahan agar bisa menyelesaikan semua permasalahan tapal batas tersebut. Jikapun tidak secara keseluruhan, bisa digarap dengan bertahap. Yang jelas permasalahan ini bisa dituntaskan, sehingga kedepan tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan.
“Kami minta wacana kapan selesai semua tapal batas. Kalau gak bisa secara seluruhnya, dikelarkan per kecamatan saja. Selesaikan satu-satu. Jika perlu kabupaten yang langsung tarik. Tetapi apa yang diambil (Putuskan,red) kabupaten, disepakatai. Jadi hilangkan ego, ” pintanya.
Sementara itu, Kabag Pemerintahan Alexander Siswanto menuturkan, pihaknya tidak dapat ikut campur semua permasalahan tapal batas yang di hadapi tingkat desa. Karena hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan kecamatan. Karena jelas dalam aturan, jika permasalahan desa, diselesaikan oleh kecamatan, kecamatan ditangani oleh kabupaten dan begitupun kabupaten diambil alih oleh provinsi.
“Yang kami pahami ialah aturan Permendagri yang termuat dalam undang-undang 27 Tahun 2017 dan undang-undang 45 Tahun 2016. Kecuali, tidak bisa diselesaikan, baru kami bisa ke kabupaten,” jelasnya.
Hal ini juga terkait minimnya anggaran yang didapatkan oleh bagian pemerintahan. Jika diserahkan seluruhnya kepada kabupaten, maka anggaran tersebut tidak memenuhi seluruhnya. Karenanya, kabupaten wajib memilah mana yang lebih prioritas untuk didahulukan.
“Sekarang ini ada 139 desa yang sebelumnya hanya 133 desa saja. Ditambahn dua kelurahan. Kalau diserahkan semuanya ke kami, dana tidak memungkinkan. Untuk itu, kami hanya kerjai yang prioritas saja,” katanya. (dy)
