Beragam alasan dikemukakan warga Bontang yang menerima praktik politik uang. Menariknya, meski sudah mengetahui praktik ini dilarang dan berkonsekuensi hukum, lembaran-lembaran rupiah tetap saja masuk ke dalam saku.
———————–
Beberapa pelaku praktik politik uang yang ditemui media ini, sebagian besar menerima pemberian berunsur politik uang. Namun hal itu bukan lantas menjadi jaminan dalam memilih calon atau kandidat tertentu.
“Kalau ada yang memberi (uang) yang diterima saja. Tapi belum tentu saya memilih dia (calon yang memberi, Red.),” kata DM, salah seorang warga Bontang.
DM sejatinya mengetahui bila penerima politik uang bisa dikenakan pidana. Namun begitu, dia menganggap pemberian tersebut sebagai rezeki yang sayang bila dilewatkan. Pun begitu, dia tidak merasa khawatir karena menganggap tidak ada perjanjian antara dia dengan pemberi untuk memilih calon tertentu.
“Kalau saya menerima (uang) bukan berarti saya akan memilih yang menerima. Saya tidak akan golput, saya akan tetap memilih yang saya anggap sesuai bagi diri saya,” jelasnya.
Menurut DM, praktik politik uang jamak terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Sementara untuk pilgub, sejauh ini dia belum mengetahuinya. Namun biasanya di hari-hari terakhir masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara, praktik terlarang ini marak terjadi yang populer dengan sebutan “serangan fajar”.
Di satu sisi, DM mengaku peduli terhadap pilgub. Dia berharap gubernur terpilih nantinya benar-benar gubernur yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kaltim, khususnya Bontang. “Saya ingin gubernur baru bisa membangun jalan tol Samarinda-Bontang. Masa dari dulu jalannya seperti itu terus,” sebut DM.
Adanya “serangan fajar” diamini MD, warga Bontang lainnya. Dalam pemilu sebelumnya, dia mengaku mendapat amplop berisi uang dari kandidat tertentu pada detik-detik terakhir menjelang pemungutan suara. Namun begitu, amplop yang dia terima bukan lantas mengubah pendiriannya. Pasalnya dari jauh-jauh hari, MD sudah memiliki figur yang dianggap layak dia pilih.
“Saya tiba-tiba dikasih uang, ya saya terima. Tapi saya tidak pilih dia (yang memberi, Red.). Saya sudah punya calon yang saya pilih. Saat memberikan itu kan tidak ada keharusan untuk memilih dia,” kisah MD.
Meski menerima uang, MD menyadari apa yang dilakukannya itu salah. Dia pun mengetahui bila yang dilakukannya merupakan pelanggaran yang berkonsekuensi hukum. Namun begitu sebagai orang kecil, dia tidak punya pilihan lain. Menurut dia, bagi orang-orang yang mampu seharusnya tidak lagi menerima politik uang. “Kalau kita ini orang kecil bisa apa?” tuturnya pasrah.
Logika seperti ini ditolak keras Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bontang. Ketua Panwaslu Bontang Agus Susanto menyebut, sekalipun tidak memberikan pilihan akibat politik uang, tetap saja menerima uang yang ditujukan untuk itu. “Ya jangan terima uangnya, jangan juga pilih orangnya,” tegas Agus.
Dia menerangkan, politik uang sejatinya adalah kejahatan politik. Praktik ini semestinya sudah tidak laku lagi di masyarakat yang sudah berpikiran intelek dan berpikir ke depan. Namun di kalangan masyarakat menengah ke bawah, masih ada yang berpikiran memilih karena ada uangnya. Faktor ekonomi seakan menjadi pembenaran untuk menerima praktik ini.
“Karena kebutuhan dan tingkat kemiskinan. Maka sudah menjadi tugas pemerintah bagaimana menyejahterakan masyarakat, sementara kami membantu menyosialisasikan,” sebut dia.
Sementara itu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bontang, Imam Hambali menegaskan, praktik politik uang hukumnya haram dalam agama Islam. Karena memberikan uang dengan tujuan meluluskan keinginan, dalam hal ini mempengaruhi pilihan warga, bisa disamakan dengan praktik suap. Sementara agama secara jelas melarang hal ini.
“Hukumnya haram. Karena tujuannya supaya memilih calon-calon tertentu. Itu sama dengan menyogok, tidak boleh,” kata Imam.
Berbeda bila pemberian uang dilakukan setelah calon terpilih, maka hukumnya boleh-boleh saja. “Kalau setelah terpilih lalu memberikan uang sebagai bentuk syukuran, tidak apa-apa,” pungkasnya. (luk)
