SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim tidak sependapat dengan UPTD Taman Hutan Raya (Tahura). Yaitu terkait keinginan mendorong pengurusan izin Rumah Makan (RM) Tahu Sumedang di kawasan Bukit Soeharto, Tahura, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). DPRD meminta kawasan tersebut steril dari bangunan pihak swasta.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandy mengatakan, permintaan sterilisasi kawasan Tahura muncul demi menjaga kawasan tersebut bebas dari pengelolaan pihak swasta atau pihak ketiga. Karena itu, RM Tahu Sumedang yang dikelola pihak ketiga harus segera dipindah.
Meski ingin RM Tahu Sumedang ditertibkan, Agus menyarankan tetap dilakukan dengan cara-cara yang sesuai aturan yang berlaku. Dengan catatan, pengelola diberikan peringatan dalam rentang waktu tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan penertiban.
Salah satu skema yang ditawarkan Komisi III yakni RM Tahu Sumedang dipindahkan ke tempat yang layak. UPTD Tahura mesti menyediakan tempat baru yang layak. Tidak masuk dalam kawasan hutan lindung.
“Teknis dan mekanismenya, pengelola Tahura itu betul-betul secara bertahap melakukan sterilisasi. Nanti dipindah dan disediakan lahannya. Kalau bisa dipindah ke rest area,” katanya, Sabtu (23/6) kemarin.
Jika tol Balikpapan-Samarinda beroperasi, di kawasan tertentu akan ada rest area. Secara keseluruhan akan ada enam rest area di sepanjang jalan tol tersebut. Sehingga di lokasi tersebut dapat digunakan RM Sumedang dan usaha-usaha lainnya di Tahura.
“Memang saya harapkan ada dana yang cukup untuk memindahkan itu. Karena pemindahan itu membutuhkan lahan baru dan ganti rugi,” ucap Agus.
Begitu juga dengan perusahaan tambang yang beroperasi di Tahura. Agus meminta dalam waktu yang tidak terlalu lama, UPTD Tahura dan pemerintah daerah segera menertibkan perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan lindung tersebut.
Sementara itu untuk pemukiman masyarakat, Agus menyatakan akan dilakukan penggusuran. Namun sebelum digusur, perlu dilakukan dialog dan penyamaan pendapat dengan masyarakat setempat.
Kata dia, DPRD Kaltim akan memperjuangkan anggaran untuk sterilisasi bangunan nonpemerintah tersebut. Secara bertahap, mulai 2019 akan dianggarkan minimal Rp 3 miliar. Anggaran tersebut akan digelontorkan secara berkelanjutan. Hingga seluruh kawasan di Tahura bersih dari bangunan nonpemerintah.
“Harus diperhatikan betul. Pemukiman di sana itu sudah lama sekali. Kemudian warung-warung harus dipindahkan. Sehingga Bukit Soeharto itu bisa steril. Dan memang tidak bisa dilakukan dalam satu tahun. Apalagi dari Departemen Kehutanan belum ada anggarannya,” sebutnya.
Sementara untuk kawasan yang digunakan masyarakat untuk berkebun, Agus meminta agar pemerintah daerah memberikan ganti rugi bagi kebun masyarakat. Dari temuan DPRD Kaltim, di wilayah tersebut terdapat kebun karet masyarakat setempat.
“Kebun karet itu masuk kawasan Tahura. Tentunya juga harus disterilkan. Mengenai itu, sudah berkali-kali kami sampaikan di RDP (Rapat Dengar Pendapat, Red.). Kami sepakat di tahun 2019 mulai dilakukan sterilisasi,” tegas Agus. (*/um)
