SANGATTA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutim melayangkan permohonan kepada Pemkot Bontang, agar menolak warga Dusun Sidrap yang ingin membuat perlengkapan administrasi seperti KTP dan KK di Bontang.
Dikatakan Kadisdukcapil, Januar Herlian Putra Lembang Alam, permohonan ini dilayangkan lantaran Dusun Sidrap merupakan kawasan Kutim. Jika hal tersebut tetap dilakukan, maka jelas melanggar aturan.
“Seharusnya Bontang menolak kalau ada warga Sidrap yang bikin KTP. Harus berani menolak. Jangan berikan pelayanan. Karena mereka tinggal di Kabupaten Kutim, bukan Bontang,” ujar Januar.
Warga Sidrap juga diminta untuk mengubah identitas keberadaan daerahnya. Yang saat ini masuk Kota Bontang, dipindah menjadi Kabupaten Kutim. Sehingga sesuai dengan keberadaan mereka tinggal. Tak salah alamat. Tinggal di Kutim, namun berbondong-bondong membuat KTP di Bontang. Anehnya, Bontang juga memberikan pelayanan. Seharusnya tegas melakukan penolakan.
“Kami terbuka lebar jika ingin mengganti KTP. Mau perorangan atau kolektif, kami akan layani. Karena itu solusi terbaik. Sehingga sesuai, antara tempat dan administrasi kependudukan,” katanya.
Karena diketahui, saat ini warga Sidrap mayoritas menggunakan KTP Bontang. Bukan Kutim. Alasannya bermacam-macam. Salah satunya ialah masalah pelayanan. Bontang dianggap lebih dekat dari pada Kutim. Apapun alasannya, tindakan tersebut tak dibenarkan. Seharusnya tetap konsisten membuat perlengkapan kependudukan di Kutim.
“Secara pemerintahan bermasalah. Secara administrasi mereka penduduk Bontang. Seharusnya sesuai dengan kewilayahan,” katanya.
Meskipun begitu, dirinya tak dapat memaksa. Semua diserahkan kepada masyarakat. Hanya saja harapan terbesarnya ialah warga Sidrap membuat KTP di Kutim, bukan ke Bontang.
“Kasihan anak cucu nanti. Sekali lagi kami siap membuatkan KTP nya. Kapanpun. Mungkin ada solusi lainnya seperti di Sidrap dibuatkan desa,” katanya. (dy)
