SAMARINDA – Desakan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim terhadap pemerintah provinsi (pemprov) untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT Kencana Wilsa (KW) ditanggapi Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Kaltim, Wahyu Widhi Heranata.
Wahyu menekankan, pihaknya akan menindaklanjuti permintaan tersebut. Namun dengan catatan, Jatam diminta untuk membuat surat resmi terkait alasan di balik pencabutan IUP perusahaan yang beroperasi di Kutai Barat tersebut.
“Kalau ada perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan yang jelas, laporkan. Nanti kami telaah. Kemudian ditindaklanjuti sebagaimana perusahaan lain yang tidak lengkap persyaratannya,” kata dia, Selasa (25/9) kemarin.
Setelah mendapat laporan resmi dari organisasi tersebut, Dinas ESDM Kaltim akan mempelajarinya. Kemudian ditelaah dan dievaluasi oleh pejabat yang berwenang. Wahyu akan meminta inspektur tambang untuk mempelajari kasus tersebut.
“Kami memiliki inspektur tambang untuk menganalisasi itu. Terus nanti kami undang DLH (Dinas Lingkungan Hidup, Red.). Kalau tidak sesuai dengan perundang-undangan, nanti kami usulkan untuk dicabut izinnya,” tegas Wahyu.
Dia menerangkan, syarat minimal bagi perusahaan untuk melakukan eksplorasi harus terpenuhi. Itu menjadi dasar bagi Dinas ESDM untuk mengambil keputusan terhadap perusahaan itu.
Dinas itu akan menekankan good mining dalam menilai perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kaltim. Apabila perusahaan beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku, maka pemerintah akan memberikan penghargaan.
Begitu pula sebaliknya, ketika perusahaan tidak menjalankan aturan, maka Dinas ESDM akan memberikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan. “Ini juga bagian dari upaya kami menata perusahaan,” katanya.
Setidaknya terdapat 1.404 IUP yang akan dievaluasi Dinas ESDM Kaltim. Evaluasi menyeluruh terhadap izin pertambangan tersebut kerap terhambat karena keterbatasan anggaran.
Namun Wahyu tidak ingin terjebak dengan alasan klasik tersebut. Kata dia, Dinas ESDM Kaltim memiliki potensi yang belum dimaksimalkan. Salah satunya kinerja 38 inspektur tambang.
“IUP yang masih beroperasi, bisa diawasi oleh inspektur tambang. Caranya masing-masing inspektur mengawasi sejumlah IUP. Satu orang inspektur tambang bisa mengawasi empat sampai lima IUP. Mereka harus bisa mengevaluasi IUP secara teknis,” imbuhnya.
Tugas inspektur tambang, lanjut dia, tidak melakukan pengawasan satu per satu seluruh IUP di Kaltim. Namun dapat dilakukan secara berjenjang. “Pelan-pelan bulan ini sudah mulai tersusun pola pengawasannya. Kemudian bulan depan kami jalankan secara serentak,” ucapnya.
Sebelumnya, Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang menyebut, tidak adanya izin lingkungan dari perusahaan batu bara tersebut dibuktikan dengan hasil gelar perkara dengan Biro Hukum Pemprov Kaltim pada 20 Agustus lalu.
“Kemudian beberapa fakta penting telah disampaikan pihak DLH provinsi dan DLH Kubar. Bahwa benar memang adanya pelanggaran Izin lingkungan,” jelasnya, Senin (24/9) kemarin.
Kata dia, temuan itu diperkuat dengan hasil kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim. Selain itu, PT KW diduga kuat menambang di kawasan zona tanaman pangan dan holtikultura.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kaltim tahun 2016-2036, perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan penambangan di kawasan tersebut.
Atas dasar itu, DLH Kubar menerbitkan surat dengan nomor 660/229-b/DLH/PPKLH-I/IX/2018 pada tanggal 21 Agustus lalu. Poinnya meminta pimpinan perusahaan menghentikan operasinya. (*/um)
