BONTANG – Komisi I DPRD Bontang pun meminta agar jatah tenaga non skill dapat diberikan kepada warga lokal. Ini dikarenakan banyak tenaga asing yang kedapatan bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Teluk kadere, Bontang Lestari tidak mengantongi dokumen lengkap.
Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris menegaskan, sudah jelas dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA yang boleh masuk hanya tenaga skill saja. Namun sepertinya perusahaan yang mempekerjakan tak mengindahkan aturan itu.
Dengan adanya kejadian tersebut, pihaknya pun minta keseriusan semua pihak, baik itu imigrasi, Pemprov, dan Tim Pora dalam penanganannya. “Kami apresasi DPMTK-PTSP yang serius menanggapi soal TKA. Namun kenapa baru sekarang,” ungkapnya, Rabu (22/11) kemarin.
Agus mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah pernah mengundang berbagai komponen terkait, mulai dari imigrasi, kejaksaan, Kodim, Polres, dalam memecahkan persoalan itu. Namun ternyata, kejadian ini masih saja berulang-ulang. Untuk itu, dia berharap semua pihak terkait dapat memberikan pemahaman kepada pusat terhadap kejadian ini. Karena mereka lah yang mengeluarkan izin pertama kali.
Sejatinya bila tidak sesuai perpres, maka tenaga asing itu sebaiknya dikembalikan ke tempat asalnya. Kemudian untuk jatah non skill, sebaiknya dapat diberikan kepada tenaga kerja lokal. “Mestinya pusat yang dapat menyaring tenaga asing itu, kemudian dapat mempekerjakan tenaga lokal. Walaupun sebenarnya untuk tenaga skill pun lokal itu mampu,” tuturnya.
Dia menambahkan, yang ditakutkan juga dari tenaga asing itu adalah dari segi psikologis. Apabila ada yang intimidasi tenaga lokal dikarenakan mereka memiliki investasi, material, dan materi. Hal itu itu juga yang perlu dijaga. “Ini juga yang harus dijaga agar tidak melukai teman-teman yang bekerja di sana nanti,” pungkasnya. (ver)
