SANGATTA – Usulan program yang masuk dalam Musyawarah Recana Pembangunan (Musrembang) untuk di Kecamatan Teluk Pandan dan Sangatta Selatan harus masuk dalam wilayah Areal Penggunaan Lain (APL). Sebab, jika tidak akan sulit terealisasi. Mengingat, hanya sebagian wilayah di dua kecamatan tersebut yang dilepaskan dari status Taman Nasional Kutai (TNK) menjadi APL sesuai SK Kemenhut Nomor 718 tahun 2014.
“Jadi untuk Teluk Pandan, TNK tidak bisa jadi halangan lagi untuk membangun. Tapi harus dipastikan pembangunan yang dilakukan benar-benar masuk dalam areal tersebut,” ucap Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim Sumarjana.
Kendati demikian, kata dia, yang jadi kendala saat ini adalah penetapan tapal batas areal yang sudah dibebaskan belum tuntas. Sebab, keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah membuat prosesnya dilaksanakan bertahap.
“Tahun ini akan dilakukan penataan batas. Anggarannya sekitar Rp 500 juta. Itupun hanya mampu sekitar 50 km dari total 120 km yang akan ditetapkan,” sebutnya.
Sementara untuk sisanya, lanjut Sumarjana, akan kembali diprogramkan tahun berikutnya. Karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Makanya, saat membangun, harus dipastikan di dalam areal yang sudah bebas,” tutup Sumarjana. Seperti diketahui, belum adanya tapal batas kawasan yang dilepaskan dari TNK, membuat pemerintah kecamatan di Teluk Pandan dan Sangatta Selatan, kesulitan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT). Sebab, jika dikeluarkan dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah baru.
Sementara Pemkab Kutim melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kutim tengah menyiapkan proses penataan batas wilayah yang dilepaskan dari status TNK. Mengingat, tahun lalu tim sudah melakukan identifikasi wilayah, namun terhenti karena terbentur waktu dan anggaran proyek.
Seperti diketahui, persoalan enclave mencuat sejak tahun 1999 awal pemekaran Kutim bahwa dua kecamatan tersebut masuk dalam kawasan TNK dan tidak boleh ada pembangunan bahkan pemukiman.
Pemkab Kutim pun berjuangan dengan membentuk tim meminta luasan lahan tahun 2007 hingga tahun 2010, namun kemudian SK SK 718/Menhut-II/2014, bahwa Kutim hanya dapat lahan seluas 7.186 hektare dari dua kecamatan tersebut. Kepala Daerah waktu itu tidak menyetujui luasan tersebut karena sejak awal pemerintah meminta luasan lahan 24 ribu hektar yang kemudian turun menjadi 17.355 hektar.
Persoalan ini berakhir tahun 2015 saat bupati dijabat Ardiansyah Sulaiman yang menyetujui luasan lahan tersebut sesuai hasil konsultasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Namun dengan catatan Pemkab Kutim masih bisa mengajukan luasan lahan yang diperlukan karena luasan tersebut tidak mencakup seluruh wilayah yang terdapat penduduk yang sudah sejak lama bermukim. (aj)
