SANGATTA – Niat baik Bupati Kutim Ismunandar mengangkat honorer di pedalaman menjadi TK2D, diduga dimanfaatkan oknum tak bertanggungjawab.
Mereka diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) kepada calon yang dijanjikan. Tidak tanggung-tanggung, korban diminta membayar paling minimal Rp 5 juta.
“Niat baik bupati malah dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab. Saya tahu kasusnya. Karena langsung diceritakan sama korban. Korban itu keluarga saya sendiri,” ujar sumber Sangatta Post, yang mengaku mengetahui persis kasus tersebut.
Ia menceritakan, dengan modal Rp 5 juta maka dipastikan akan menyandang status TK2D. Untuk membuktikan hal itu, pelaku memberikan SK foto copy TK2D kepada korban. Setelah membayar Rp 5 juta, baru SK asli diserahkan.
“Korban sudah lama sekali bekerja menjadi honorer. Seharusnya tidak ada pungutan. Karena memang bupati mencari honorer untuk diangkat menjadi TK2D. Khusus di pedalaman. Terlebih bagian kesehatan dan pendidikan. Nah korban memang layak menjadi TK2D karena sudah lama sekali mengabdi menjadi honor,” katanya.
Korban lanjut dia, dari hasil komunikasi akhir mengaku sudah membayar uang pungutan tersebut. Sebab SK pengangkatan sudah berada di tangan. Ia diangkat cukup baru pada tahun 2017 ini.
“Jadi bayak. Tidak hanya keluarga saya saja (jadi korban). Kalau enggak percaya silahkan saja ke lokasi langsung. Lagi rame rame di Longmasangat membicarakan hal ini. Di WA kami juga ramai. Wartawan telusuri saja ke sana. Pasti banyak yang bicara,” katanya.
Hanya saja akunya, ada pula korban yang takut berkomentar. Ia berfikiran akan terancam masa depannya. Padahal, kebenaran laik diungkap seterang mungkin.
“Ya ada yang berani ngomong, ada juga yang takut. Mereka takut sama nasibnya. Tetapi saya hanya berharap, kasus ini bisa segera diselidiki. Jangan sampai berlarut dan memakan korban lainnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ( BKPP) Kutim Zainuddin Aspan menyatakan jika kabar tersebut hanyalah isu belaka. Pihaknya sudah menurunkan tim. Akan tetapi tidak menemukan jejak pungutan tersebut.
“Kami sudah turunkan tim tetapi tidak menemukan. Kabar itu hanya isu saja. Tetapi kami akan pantau terus,” katanya.
“Jadi bisa kurang karena ada yang mengundurkan diri. Tapi bisa juga bertambah, karena ada honorer guru dan perawat yang belum terdata,” katanya.
Bupati Kutim Ismunandar juga telah memberikan instruksi langsung agar persoalan ini segera diselidiki. (dy)
