MARAKNYA reklame ilegal tampaknya sudah dilirik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kutim. Hanya saja untuk menertibkan hal tersebut, pihaknya memerlukan waktu, data, dan anggaran.
Kasatpol PP Muhammad Arief Julianto mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Diantaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim.
Pasalnya, Bapenda merupakan instansi yang bertanggungjawab atas reklame tersebut. Mulai masalah perijinan hingga pajak reklame.
“Kami akan lakukan komunikasi dengan pihak Bapenda. Tujuannya agar dapat diketahui konstruksi reklame yang memiliki ijin atau tidak. Tetapi pada prinsipnya, kami siap menertibkan. Apalagi sudah jelas mengganggu estetika kota dan keselamatan pengguna jalan,” ujar mantan Sekwan itu.
Masalah lainnya ialah mengenai anggaran. Untuk pembongkaran satu konstruksi reklame bisa memakan anggaran Rp 15 juta. Karena harus menyewa alat pengangkat tiang.
Namun sayang, pihaknya tidak memiliki anggaran lebih. Meskipun begitu, untuk mengatasi hal itu pihaknya berjanji akan mengupayakan berbagai cara. Sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Salah satunya berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
“Mereka yang memiliki alat berat. Semoga alat membongkar reklame juga tersedia. Saya berharap bisa bersinergi dengan pihak pengusaha (pemilik konstruksi reklame) agar mempermudah pembongkaran. Sehingga tidak menelan anggaran APBD. Seperti yang dilakukan Pemkot Samarinda,” kata Arif.
Hal ini dilakukan lantaran diakui, banyak reklame di median jalan masih kokoh berdiri secara sembarangan. Seperti di jalan Pendidikan, Yos Sudarso I, Yos Sudarso II, hingga Jalan Suryanata.
“Kemungkinan ada 25 titik reklame. Semuanya ada pemiliknya. Ada pengusaha dan juga milik partai,” katanya.
Tahap awal, pihaknya akan segera memetakan lokasi konstruksi reklame yang akan menjadi prioritas untuk dibongkar. Tentunya semua akan dilakukan secara bertahap.
“Pastinya semua yang melanggar akan ditertibkan. Pemiliknya juga akan kami panggil,” katanya. (dy)
