BONTANG – Proyek jaringan gas (jargas) tahun 2017 yang baru mengalirkan gas sebanyak 7,5 persen mendapat tanggapan dari Komisi II DPRD Bontang, Ubayya Bengawan. Meski proyek dari pusat, namun yang merasakan langsung masyarakat Bontang. Jadi ketika proyeknya tidak berjalan lancar, Pemkot Bontang harus terus mendorong kontraktor dan pemerintah pusat agar segera menuntaskannya.
“Proyek jargas ini, karena dari pusat maka pengawasannya pun di pusat. Hanya dikerjakan di Bontang,” ungkap Ubayya, Kamis (8/11) kemarin.
Politikus Demokrat ini meminta Kementerian ESDM agar mem-blacklist PT Torindo Utama Sakti, selaku kontraktor. Karena pekerjaannya mengecewakan. “Kami sudah berkali-kali menyampaikan ke Kementerian ESDM bahkan hingga Kemenkomaritim (Kementerian Koordinator Kemaritiman),” tuturnya.
Diharapkan Pemkot Bontang dan DPRD Bontang bersama-sama ke Kementerian ESDM untuk menyampaikan bahwa progres jargas di Bontang sangat rendah. “Memang belum diagendakan lagi, karena harus ada persamaan pikiran dulu,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa PT Torindo Utama Sakti baru menyelesaikan 4 sektor dari 9 sektor yang siap gas in. Padahal, mereka diberikan waktu selama dua bulan untuk mempersiapkan gas in oleh Kemenkomaritim.
Proyek yang dimulai pada 2017 lalu, hingga jelang akhir 2018 itu tak juga rampung. Dari 8 ribu sambungan rumah (SR), hanya sekitar 600 SR yang teraliri gas. Alias sekitar 7,5 persen yang gas in. Torindo berkilah akan menyelesaikan pada Desember mendatang untuk bisa gas in. (mga)
