Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan, dua jenderal Polri menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Hal ini Tjahjo katakan setelah sebelumnya muncul penolakan ihwal penunjukan Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Irjen Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol Martuani Sormin, sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
“Setelah koordinasi dan konsultasi mengusulkan kepada Bapak Presiden terkait penjabat TNI dan Polri aktif, (Presiden Jokowi) tidak masalah, dan tidak dimasalahkan,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/1).
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengaku, penunjukan tersebut sudah benar. Yakni semata-mata karena ingin mencegah kerawanan pilkada di dua daerah tersebut.
Bahkan sebelumnya dia juga telah berkonsultasi dengan Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Pol Wiranto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
“Saya sebagai mendagri selalu berkonsultai dan berkoordinasi daerah mana yang diindikasikan rawan dalam pilkada,” katanya.
Kata Tjahjo, penjabat gubernur dari TNI dan Polri, tidak melanggar UU. Bahkan, dahulu kinerja penjabat dari TNI dan Polri cukup bagus. Pilkada di Aceh dan Sulawesi Barat juga berlangsung aman. Padahal, dua daerah itu, khususnya Aceh, masuk kategori dengan tingkat kerawanan tinggi.
“Saya tidak melanggar UU dan kedua daerah tersebut akhirnya aman. Irjen Pol Carlo Tewu di Sulbar dan Mayjen TNI aktif Soedarmo di Aceh,” pungkasnya.
Sebelumnya, I?riawan diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, mengisi posisi yang ditinggalkan Ahmad Heryawan mulai 13 Juni 2018. Sementara, Martuani disiapkan mengisi posisi Penjabat Gubernur Sumut menggantikan Tengku Erry Nuradi yang habis masa jabatannya pada 17 Juni 2018.
Mendagri Tjahjo Kumolo beralasan? sengaja meminta penjabat kepala daerah dari unsur Polri dan TNI, karena untuk menjaga daerah-daerah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama saat Pilkada serentak 2018.
Selain itu, ada alasan lain yang menjadi dasar Mendagri Tjahjo Kumolo. Yakni pada 2017 pihaknya juga menunjuk Penjabat Gubernur Sulawesi Barat dijabat Irjen Pol Carlo Brix Tewu, dan di Aceh diisi oleh Mayor Jenderal TNI Soedarmo. (gwn/JPC)
