SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), DPRD Kaltim, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, serta sejumlah pimpinan SD Negeri 006, SD Negeri 007, dan SMA Negeri 16 akhirnya mengambil keputusan untuk menyelesaikan silang sengkarut penggabungan sekolah, belajar di perpustakaan, hingga saling usir yang ramai di publik Kaltim.
Kepala Disdikbud Kaltim, Dayang Budiati menyatakan, berdasarkan hasil pertemuan Rabu (19/9) kemarin di Gedung Karang Paci, SD Negeri 006 akan menempati gedung SD Negeri 007. Sedangkan SMA Negeri 16, akan menempati gedung SD Negeri 006.
“Saya berharap keputusan ini cepat diambil tindakan. Kami menunggu dari dinas kota, agar mereka cepat mengeksekusi. Keputusannya pemindahan paling lambat akan dilakukan pada 22 September ini,” bebernya.
Pihaknya telah mengkaji kapasitas ruangan yang dibutuhkan setelah adanya penggabungan dua SD Negeri tersebut. “Ruangannya cakup. Tinggal nanti sosialisasi ke orang tua untuk pemindahan ini,” sebutnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub mengatakan, penggabungan sementara antara SD Negeri 006 dan 007 tersebut didasarkan pada pertimbangan berbagai pihak. Salah satu dasarnya, pelajar SD tidak dapat disatukan dengan SMA.
“Kami sudah banyak mendapatkan kritikan dari pengamat pendidikan, pemerhati pendidikan, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat, Red.), bahwa menggabungkan SMA dan SD itu tidak pada tempatnya,” jelas dia.
Alasannya, pengaruh perilaku pelajar SMA Negeri 16 dapat ditiru oleh pelajar di SD. Sehingga kebijakan penggabungan yang tepat yakni sesama pelajar SD.
“Makanya itulah alasan kami menggabungkan SDN 006 dan SDN 007. Setelah saya duduk dengan para orang tua, alasan mereka menolak penggabungan itu, karena fasilitas yang diterima jauh lebih rendah,” jelasnya.
Kata dia, alasan lain dari orang tua siswa yakni dikhawatirkan pembelajaran akan berlangsung hingga malam. Sebab akan terjadi ketidakseimbangan antara jumlah murid dengan ruangan yang tersedia.
“Tetapi saya sudah yakinkan, justru dengan adanya penggabungan sementara ini, akan menjadi momentum perbaikan sekolah. Supaya tidak saling bergantian waktu sekolahnya,” katanya.
Jika dalam perjalanannya nanti murid di dua sekolah tersebut lebih banyak daripada kelas yang tersedia di SD Negeri 007, pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk penambahan gedung baru.
“Jadi ada solusi jangka pendek dan jangka panjang yang bisa diambil. Tidak mengedepankan ego. Kalau SMA Negeri 16 dikorbankan, itu bukan solusi. Pemerintah tidak boleh mengorbankan pelajar di situ,” ucapnya.
Dia menyarankan pemerintah kota dan pemerintah provinsi mengusulkan anggaran untuk penambahan gedung baru di SD Negeri 007. Pasalnya, masih banyak lahan kosong yang dapat digunakan di sekolah tersebut.
“Nanti kami bantu dari DPRD Provinsi. SMA Negeri 16 juga begitu. Harus ada pembenahan. Supaya semua pelajar itu bisa belajar dengan baik. Kalau misalnya ke depan ada solusi yang lain lagi, itu kan bisa diambil nanti,” tuturnya. (*/um)
