BONTANG – Puluhan siswa SMP dan SMA yang tergabung dalam Green Generation (GG) Bontang mengunjungi gedung DPRD Bontang, Senin (23/1) lalu. Kedatangan komunitas pencinta lingkungan ini, untuk rapat dengar pendapat dengan gabungan Komisi I, II, dan III, serta berbagai SKPD terkait seperti Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Diskes KB), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang.
Ketua GG Bontang, Muhammad Nur Faizin menyebut, pertemuan ini untuk membahas rencana kegiatan nasional Jambore Generasi Hijau (JGH) 2017 yang akan dilaksanakan di Bontang, Agustus mendatang. Selain itu, pihaknya juga meminta dukungan kepada anggota dewan dan SKPD terkait pembentukan GG tingkat SMP dan SMA di Bontang.
“GG Bontang sudah terbentuk 21 Februari 2016 dan sudah tersebar di 32 provinsi,” kata Faizin dalam pemaparannya, didampingi Ketua Panitia JGH 2017 Muhammad Jainuddin, dan Pembina GG Bontang, Arpinah.
Muhammad Jainuddin menambahkan, GG merupakan komunitas yang bertujuan mencetak generasi hijau yang peduli dan berbudaya lingkungan, melalui berbagai kegiatan atau proyek. Kegiatan ini pun sesuai dengan visi wali kota Bontang menjadikan Bontang sebagai green city. Selain itu, GG Bontang juga mendorong sekolah-sekolah di Bontang, agar tidak mau kalah dengan Balikpapan. Sebab, daerah tersebut mengajukan 54 sekolah untuk dinilai penghargaan Adiwiyata Mandiri. “Bontang jangan mau kalah,” tegas Pijay, sapaan akrabnya.
Sementara bahasan terkait kegiatan JGH 2017, Pijay menjelaskan, jika kegiatan tersebut rencananya akan dibuka di GOR Pupuk Kaltim dengan mengundang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar. Selain itu, panitia juga akan mengundang pemateri dari Rusia maupun Perancis dalam jambore tersebut. Namun, biaya yang dikeluarkan cukup besar, sekitar Rp 400 juta. Sementara, lanjut Pijay, dana yang terkumpul baru sebesar Rp 150 juta. “Bukan dana yang sedikit bagi Bontang,” kata Sekretaris Disdik, Anwar Sanusi.
Bahtiar Wakkang, anggota Komisi III DPRD Bontang menambahkan, perusahaan harus membantu kegiatan tersebut melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimiliki. Terlebih, kegiatan ini mengundang seluruh daerah di Kaltim, bahkan Indonesia. “Kalau dana Rp 400 juta tersebut tidak dirasionalisasi lagi, maka akan jadi pekerjaan rumah yang berat buat tuan rumah,” ujar Bakhtiar.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris menjelaskan, harus ada rapat kerja tingkat nasional untuk membahas kegiatan ini bersama dengan kementerian terkait. Namun pihaknya tetap akan mendukung dengan menyiapkan dana pendampingan untuk pelaksanaan jambore tersebut. Dukungan pun juga datang dari Ketua Komisi III DPRD Bontang, Rustam. “Kami janji akan membantu kegiatan ini,” katanya. (*/etk/zul)
