BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni membantah jika pembayaran ke pihak ketiga diklaim sebagai program dua rastus juta per RT (Produta). Pasalnya, dikatakan dia Produta untuk tahun ini tidak diluncurkan karena tidak ada anggarannya.
“Bukan diklaim sebagai Produta, tetapi Produta tak bisa diluncurkan tahun ini karena yang Rp 100 juta adalah kegiatan yang akan diselesaikan di Musrenbang, itu kesepakatan. Tak ada lagi pokok pikiran (pokir) muncul, semua harus masuk dalam Musrenbang,” jelas Neni di Rumah Jabatan Wali Kota saat menggelar jumpa pers, Selasa (21/2) kemarin.
Ternyata di tahun 2016 kemarin, lanjut dia, yang terealisasi dari Rp 1,3 triliun hanya Rp 1 triliun akhirnya terhutanglah Pemkot Bontang kepada pihak ketiga.
Oleh karena itu, kegiatan Rp 100 juta per RT untuk fisik akan dibayarkan dulu untuk beban pihak ketiga. “Saya sudah sepakat dengan DPRD Bontang yang Rp 100 juta akumulasinya 1 kelurahan sebanyak 50 RT jadi Rp 5 miliar, dari Rp 5 miliar itu dilihat lagi yang butuh, jika yang sudah bagus tidak diberikan, tapi untuk kegiatan yang ada di Musrenbang,” ujarnya.
Jika tidak ada di Musrenbang, itu tidak boleh diberikan. Karena, Neni menyatakan tak ada lagi pembelian baju seragam pengajian, dan difokuskan kepada insfrastruktur Musrenbang.
Kalaupun ke depan semua infrastruktur sudah bagus, uang Rp 100 juta itu akan dibagi untuk bina sosial, juga kebutuhan lainnya. “Kita menjalankan infrastruktur, lalu dananya ada tidak untuk Produta, kami katakan tidak ada untuk tahun ini,” ungkapnya. Tetapi jika di APBD Perubahan dibayar Rp 70 miliar, maka bisa dimasukkan lagi.
Ketua DPRD Bontang Nursalam menambahkan, bahwa tidak ada kaitannya pembayaran kontraktor ini dengan Produta. Jadi Produta lain, kontraktor lain. “Hanya saja kami tak bisa menjalankan Produta karena uangnya tidak ada dan dipakai dulu untuk membayar kontraktor, tetapi programnya masih ada, tidak dihilangkan, tapi di-pending dulu uangnya bukan programnya,” terang dia.
Pasalnya, pemerintah harus selektif memilah yang sudah dibahas di KUA PPAS. “Tidak ada kaitannya,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, sempat beredar isu bahwa pembayaran kontraktor diklaim sebagai bagian dari Produta. Hal ini menjadi isu yang blunder di masyarakat. Bahkan, Ketua Forum Komunikasi Pengusaha Lokal Bontang (FKPLB) Frans Micha menyatakan jangan sampai pernyataan Wali Kota di media online membenturkan para rekanan dengan para Ketua RT di Bontang.
“Karena dengan klaim seperti itu, seolah-olah Produta sudah dijalankan, hanya uangnya digunakan untuk membayar utang ke rekanan, kami tidak mau dianggap pembayaran kontraktor ini sebagai bagian dari Produta,” pungkasnya.(mga)
