SAMARINDA – Lemahnya pengawasan disebut sebagai permasalahan mendasar dalam hubungan kerja antara perusahaan dan buruh di Kaltim. Munculnya sistem outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dinilai hanya imbas dari buruknya pengawasan pemerintah.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub, Kamis (3/5) kemarin. Kata dia, ke depan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim harus meningkatkan pengawasan terhadap seluruh perusahaan.
Rusman menilai, terbentuknya tim investigasi dari perusahaan, buruh, pemerintah, dan aparat keamanan dapat menjadi celah bagi Pemprov Kaltim memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar sistem hubungan kerja. “Sistem outsourcing bisa dievaluasi. Tetapi tim investigasi harus terlebih dulu melakukan identifikasi masalah buruh di Kaltim,” sebutnya.
Dia menuturkan, pada dasarnya sistem outsourcing muncul dari kebijakan pemerintah pusat. Dalihnya amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. Karenanya pemprov tidak dapat melakukan penghapusan pola hubungan kerja tersebut.
“Saya sangat mendukung sistem outsourcing itu dihapus. Karena jelas merugikan buruh. Masalahnya, sistem ini bukan kebijakan daerah tetapi domain pemerintah pusat,” kata pria yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kaltim.
Rusman itu menyarankan, Disnakertrans harus membuat rekomendasi yang ditujukan pada pemerintah pusat agar sistem tersebut segera dihapus. Karena sistem outsourcing ini sudah banyak disalahgunakan. “Disnakertrans segera membuat telaah ilmiah untuk direkomendasikan pada pemerintah pusat. Kalau tidak segera dihapus, kasihan buruh di Kaltim,” tuturnya.
Demi memastikan kesejahteraan buruh dalam jangka pendek, lanjut Rusman, Disnakertrans perlu membuat kebijakan yang mewajibkan seluruh perusahaan menerapkan penggajian sesuai standar Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Dia meyakini masih banyak perusahaan yang menggaji buruh di bawah UMP atau UMK.
“Itu yang harus ditindak. Berikan sanksi pada perusahaan yang terbukti melanggar standar penggajian,” tegasnya.
Diwartakan, sebanyak 35 ribu buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) Kahutindo mendesak Gubernur Kaltim mencabut sistem outsourcing dan PKWT di seluruh perusahaan di Kaltim. Pasalnya hubungan kerja tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ketua SP Kahutindo Kaltim, Sukarjo menyebut, sistem outsourcing dan PKWT telah diatur pemerintah. Tetapi bukan dialamatkan pada buruh yang bekerja di bagian strategis perusahaan. Pengusaha hanya diperbolehkan menggunakan sistem tersebut pada bagian kebersihan, dapur, dan sekuriti.
Apabila pengusaha menggunakan sistem outsourcing dan PWKT untuk seluruh buruh, maka dapat disebut menyalahi aturan. Pasalnya hubungan kerja demikian dapat merampas hak pekerja. Antara lain pengusaha dapat dengan sewenang-wenang memberikan gaji kepada buruh.
“Selain itu lewat hubungan kerja seperti ini, buruh tidak mendapatkan jaminan kelangsungan pekerjaan. Buruh juga tidak mendapatkan hak pelayanan dasar seperti UMP, tidak mendapatkan tunjangan hari raya, dan mudah diputus hubungan kerjanya,” ujar Sukarjo, Selasa (1/5) lalu. (*/um)
