MASALAH Dusun Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan seakan tak pernah berakhir. Terus menuai sengketa.
Selalu saja dipersoalkan. Paling dominan warga Sidrap itu sendiri. Dibantu oleh Pemkot dan DPRD Bontang. Salah satu bukti, Pemkot Bontang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada warga Kutim, yang berdomisili di Sidrap. Begitupun saat pemilihan legislatif. Warga di sana memberikan hak suara ke calon legislatif Bontang.
Sedangkan Kutim, cukup tenang. Sebab, Kampung Sidrap sah merupakan milik Kutim. Tak perlu dipersoalkan. Pemkab Kutim tetap mengacu pada peraturan.
Apriyanto (23) salah satu pemuda Sidrap cukup risih atas masalah ini. Dirinya menganggap, sebagai anak tiri.Tak ada yang peduli. Dusun Sidrap seakan asing. Dirinya tak mempersalahkan siapapun. Baik Bontang maupun Kutim. Yang ada di benaknya, hanya keadilan. Siapapun itu.
“Biasanya persoalan tapal batas Sidrap mencuat ketika moment pemilu. Antara Kutim dan Bontang memperebutkan suara warga Sidrap,” ujar Apriyanto.
Dia menyatakan sejauh ini sumbangsih Pemkab Kutim maupun Bontang untuk Sidrap tak terlihat. Kebanyakan, justru bantuan CSR dari perusahaan setempat, semisal jalan cor dan bantuan lainnya.
“Kami harap dapat membantu warga Sidrap. Salah satu yang kami butuhkan ialah infrastruktur, dan fasilitas lainnya. Siapapun. Baik Kutim maupun Bontang,” harapnya.
Hanya saja, saat diminta memilih, dirinya condong ke Bontang. Alasannya, Bontang terbilang dekat. Bukan masalah administrasi, akan tetapi untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
“Warga Sidrap kini tak mudah untuk mendapat layanan dari Kutim karena jaraknya yang jauh, sekira satu jam perjalanan darat. Berbanding terbalik jika ke Bontang, hanya singkat,” katanya.
Sementara itu, Pemkab Kutim melakukan penolakan atas permintaan perubahan batas yang diajukan Bontang, melalui rapat kordinasi dengan Komisi I DPRD Kutim, di Kantor Bupati, Komplek Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Selasa (8/5) kemarin.
Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengatakan, Pemkab Kutim tidak dapat meluluskan permintaan dari Pemkot Bontang tentang perubahan batas khusus di Dusun Sidrap. Mengingat batas antara kedua belah pihak sudah jelas dengan terbitnya Pemendagri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.”Kami tidak akan melepas, Kecuali aturan diubah,” tegas Kasmidi.
Dia juga mengungkapkan, selain pertimbangan sudah adanya aturan batas, berbagai aset, potensi daerah yang ada disana juga akan berubah jika usulan batas daerah itu disetujui. “Yang jelas tata ruang berubah, perizinan, aset, potensi. Semua ikut berpengaruh,” tuturnya.
Mantan anggota DPRD Kutim ini juga meminta agar tiap OPD teknis segera mengusulkan program untuk warga di daerah perbatasan tersebut. Sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi.
“Seperti Kesehatan bangun puskesmas. PU bangun jalan. Pokoknya tahun ini harus ada action. Itu bukti kebersamaan kita,” intruksinya kepada seluruh OPD yang hadir.
Sebelumnya, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Alexsander Siswanto menjelaskan rakor kali ini merupakan wadah untuk Pemkab Kutim menentukan sikap terkait tapal batas, sekaligus menanggapi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 136/1681/B.PPOD-II tanggal 16 April 2018, tentang Fasilitasi usulan revisi permendagri batas antara Kabupaten Kutai Timur – Kota Bontang.
“Menyikapi tapal batas, berkoordinasi antar OPD dan DPRD untuk menentukan sikap,” terangnya.
Dia juga menyebutkan bahwa tapal batas antar Bontang dan Kutim sudah ada aturannya. Jika alasannya ingin mendekatkan pelayanan ke warga. Pemkab kutim menawarkan alternatif kerjasama pengelolaan wilayah dalam arti luas yang sesuai dengan aturan. Hingga kini Bupati juga memberikan kebebasan jika memang warga Bontang ingin tinggal di kawasan Kutim (Dusun Sidrap).
“Bupati tidak keberatan warga Bontang tinggal di Kutim,” ungkapnya pada peserta rakor. (dy)
