bontangpost.id – Prospek Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) Bontang sangat menjanjikan dalam beberapa waktu mendatang. Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim sangat berdampak bagi daerah sekitarnya. Termasuk Bontang.
“Ini yang harus disambut oleh direksi Perusda AUJ. Harus membuat rencana bisnis baru. Kalau sudah dibuat perlu review rencana bisnis,” kata Aji.
Termasuk aspek hambatan, tantangan, ancaman, dan peluang harus termuat. Menurutnya salah satu usaha yang berpotensi menambah pendapatan daerah ialah sektor sektor perikanan. Terlebih Kota Taman memiliki kekayaan hayati yang jika diolah dapat berdaya saing tinggi.
“Intinya direksi perusda AUJ harus memiliki pemikiran out of the box. Jangan hanya jalan di tempat,” ucap dosen yang sebelumnya selalu masuk menjadi tim pansel direksi Perusda AUJ ini.
Ia menjelaskan pemimpin baru nantinya tidak boleh hanya mengandalkan divisi usaha yang sudah ada. Bila ingin berkembang maka harus memiliki pemikiran jangka panjang. Tentunya dengan tujuan akhir untuk menambah kas daerah.
Tak hanya itu dengan pembukaan divisi usaha juga mampu menyerap pekerja lokal. Secara otomatis bakal berpengaruh terhadap angka pengangguran di Bontang. Sementara, ia memadang divisi usaha yang selama ini dijalankan tetapi justru menguras kas perusahaan, wajib dievaluasi.
“Tidak perlu segan-segan dilikuidasi unit usaha yang seperti itu. Dan mencari unit usaha yang produktif dan memberikan tingkat keuntungan yang baik dan continuitas. Karena bisnis itu tidak bisa insidentil karena melibatkan kepuasan konsumen,” sebutnya.
Tantangan di pandemi membuat Perusda harus berevaluasi. Artinya harus membuat jalur baru melalui skema online. Selain itu rencana pembuatan jalan tol membuat proses angkut dan muat barang menjadi lebih cepat. Terutama divisi usaha yang bergerak di agro bisnis dan argo industri.
“Harus ada inisiatif dari nelayan menjadi pabrik. Ikan bisa dikeringkan dan diasapkan kemudian ditaruh di alumunium foil. Bontang harus menyiapkan ke arah itu,” tutur dia.
Sebelumnya Aji juga memandang pemisahan PT BPR Bontang Sejahtera dari Perusda AUJ perlu dilakukan. Langkah ini sangat tepat untuk mengembangkan bank pelat merah tersebut. “Karena dua hal yang berbeda. BPR di bawah pengawasan OJK. Sementara penyertaan modal tidak bisa langsung (ke BPR) tetapi harus melalui Perusda AUJ. Timbul masalah di situ,” ungkapnya.
Opsi ini dipandang perlu. Karena jika induk perusahaan bermasalah maka imbasnya tentu menyasar unit usaha di bawahnya. Diketahui, manajerial Perusda AUJ memiliki riwayat buruk sebelumnya. Mengingat mantan Dirut Dandi Priyo Anggono sudah divonis enam tahun penjara pada tahun lalu oleh majelis hakim pengadilan Negeri Samarinda. Akibat upaya memperkaya diri dengan memerintahkan pembayaran pengaspalan lahan parkir fiktif sebesar Rp 149 juta dan menyalahgunakan dana deposito sebagai jaminan terhadap pinjaman pribadi di PT BPR Bontang Sejahtera sejumlah Rp 1 miliar.
“Administrasi menjadi repot. Orang mau penyertaan modal dan menyehatkan kembali harus repot karena harus melalui Perusda AUJ. AUJ juga tidak bisa disertakan modal dari BPR kalau tidak sehat,” ucapnya.
Setelah itu, baru kucuran modal diberikan. Apalagi Kota Taman masih dipandang memiliki kapasitas fiskal yang bagus untuk memberikan gelontoran modal. Aji pun menilai sumber daya manusia posisi direksi dan komisaris PT BPR Bontang Sejahtera harus berkualitas. Artinya bisa dilakukan pergantian dengan fit and proper test yang ketat.
“Reorientasi ulang ganti direksinya dengan orang-orang yang berkompeten dan profesional. Memiliki rencana bisnis yang betul-betul cemerlang,” tutur dia.
Menurutnya dalam perpesktif ke depan, BPR itu bagus. Mengingat ibu kota negara diwacanakan berpindah ke Penajam Paser Utara (PPU). Secara otomatis, Bontang masuk dalam daerah penyangga IKN. Ditambah rencana pemerintah pusat untuk mempermudah akses. Saat ini, jalan tol masih menghubungkan dua kota yakni Balikpapan-Samarinda. Tetapi ke depan akses jalur cepat itu juga akan terkoneksi dengan Bontang.
“Ini akses ekonomi, barang, dan jasa begitu tinggi ke depannya. Sayang kalau tidak ada mediasi sektor perbankan saat perekonomian tumbuh karena faktor penyangga IKN. Dengan volume aktivitas yang tinggi kalau tidak diambil peran oleh BPR itu sulit,” pungkasnya. (*/ak)
