Tindak Lanjut Hukum Setara dengan Pelaku Korupsi
SAMARINDA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyasar Samarinda akan menjadi sasaran penertiban dan penegakan hukum tata ruang. Menurut Dirjen Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Eka Aurihan Djasriain mengatakan, optimalisasi fungsi pengendalian pemanfaatan ruang sudah mereka gencarkan sejak 2015.
Lebih lanjut dia membeberkan, pada tahun lalu, hal serupa mereka lakukan di Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Manado (Sulawesi Utara), dan Palu (Sulawesi Tengah). “Sementara untuk tahun ini kami berfokus di Samarinda, Gorontalo, dan Makassar (Sulawesi Selatan). Kami akan tertibkan permasalahan tata ruangnya,” tutur dia.
Dia menegaskan, para pelanggar tata ruang akan mendapat sanksi administrasi. Ada sembilan macam sanksi yang dia maksud, di antaranya peringatan tertulis, penghentian sementara, penghentian tetap, pencabutan izin, pembongkaran, pemulihan fungsi, dan denda. “Tapi kalau ada kasus yang mengarah ke pidana, kami akan langsung masuk ke pengusutan,” jelasnya.
Dari laporan yang pihaknya terima, Samarinda tergolong banyak mengalami pelanggaran tata ruang. Mulai masalah pertambangan, kawasan kumuh, pemanfaatan bantaran sungai, hingga pemanfaatan tanah di jalan-jalan baru. Sementara ini, pihaknya akan lebih dulu memilah kasus yang terjadi.
Ditanya mengenai warga yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun dan hanya memiliki surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), dia tidak membenarkan hal tersebut. “Kan masih tanah negara. Tapi kalau penguasaan ada dasar hukumnya, maka akan diganti rugi. Tapi harus digunakan dengan benar,” sebutnya.
Untuk kasus warga hanya dengan SPPT, pemerintah punya hak merelokasi. Hal tersebut kini sedang dihadapi pemkot, yang kelimpungan membebaskan lahan di sekitar Waduk Benanga. Seperti diketahui, terdapat sembilan bidang bermasalah, lima di antaranya sudah berdiri bangunan milik warga.
“Saya belum mempelajari kebijakannya, karena fokus kami hanya pada pelanggaran tata ruang. Makanya masyarakat harus memerhatikan rencana tata ruang. Kalau tidak, akan kami sanksi, siapa pun itu,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Nusyirwan Ismail menyebutkan, berdasarkan hasil audit kementerian, terdapat 48 indikasi penyalahgunaan lahan di Samarinda. Dia pun sepakat soal penegakan hukum agraria seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
“Kami didukung oleh pusat untuk menegakkan aturan yang ada dalam RTRW (rencana tata ruang wilayah), karena mereka menemukan 48 indikasi penyalahgunaan,” ujar Nusyirwan.
Beberapa indikasi tersebut di antaranya penyalahgunaan permukiman, sungai, hutan kota, serta daerah rawan longsor yang masih menjadi permukiman. “Di undang-undang tata ruang sudah dijelaskan, saat ini pelanggaran penyalahgunaan lahan sudah masuk dalam tindak pidana khusus atau setara korupsi. Jadi harapannya ke depan tidak ada lagi pejabat atau pelaku ekonomi yang tersandung hal ini,” harapnya.
Sebagai langkah optimalisasi penegakan tata ruang, pihaknya akan bekerja sama dengan kepolisian. “Selain itu, kami juga sangat mendukung para pihak yang sudah melanggar tata ruang. Seperti di beberapa wilayah yang ada penyalahgunaan lahan menjadi tambang ilegal,” tutupnya. (*/dq/ndy/k9)
