SAMBOJA–Gubernur Kaltim Isran Noor mengusulkan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar), sebagai lokasi ibu kota negara pengganti Jakarta. Kondisi itu menuai penolakan dari berbagai kalangan. Kerusakan hutan jadi salah satu alasan. Namun pertanyaannya, apakah tahura benar-benar masih hutan? Faktanya penambangan ilegal menjamur di hutan konservasi itu.
Kaltim Post kembali menelusuri jejak penambangan ilegal di kawasan Kampung Jawa, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Samboja, Sabtu (11/5). Masuk ke sebuah jalan tambang dari Jalan Poros Samboja-Balikpapan tak perlu jauh untuk menemukan tumpukan batu bara.
Pintu masuk tidak jauh dari Polsek Samboja. Juga banyak pompa minyak milik Pertamina. Masuk sekitar 1 kilometer dari jalan poros, terdapat belasan dump truck dan beberapa truk peti kemas parkir. Tumpukan batu bara menggunung di kawasan itu. Sejumlah pekerja sibuk memasukkan batu bara ke karung.
Masuk lagi sekitar 2 kilometer, ditemukan dua ekskavator tengah berhenti dari aktivitas. Ada beberapa pekerja yang berjaga-jaga di sana. Seorang pekerja menyebut, kawasan itu berada di Kampung Jawa. “Alat (ekskavator) lagi bermasalah. Jadi, kami masih berhenti menunggu perbaikan,” ucapnya.
Dari pantauan media ini, terlihat tanah telah dikelupas. Sehingga batu bara terliat. Tanah yang tadinya bukit berubah jadi cekungan karena dikeruk. Untuk diambil batu baranya. “Ini lahan baru ditambang sekitar sepekan belakangan,” ujar pekerja.
Dari citra satelit yang diperoleh Kaltim Post, kawasan yang ditambang itu masuk Tahura Bukit Soeharto. Dengan titik koordinat 117 1’53 2’E 1’ 1’25 8 S. “Kalau dilihat dari citra satelit, titik koordinat ini masuk tahura,” ucap seorang sumber di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim kemarin.
Sementara itu, dari kejauhan sekitar 1 kilometer dari lokasi ini, terdapat empat ekskavator tengah bekerja. Mereka melakukan penambangan batu bara. Media ini terus menyusuri sampai Waduk Samboja. Ditemukan sejumlah penambangan batu bara yang diduga ilegal. Keberadaan tambang ilegal itu sangat mengkhawatirkan bagi kualitas air waduk. Padahal, air waduk menjadi sumber baku air PDAM.
Dari sumber media ini di Samboja, penambangan batu bara di Margomulyo itu sudah berjalan bertahun-tahun. Kerap berhenti, namun kembali ditambang. “Orang yang menambang ya itu-itu saja. Paling bosnya yang berubah,” ungkapnya. Ekskavator yang beroperasi di lokasi tambang diperkirakan mencapai 30 unit. “Semuanya (lokasi tambang) bisa dikata masuk tahura,” sambungnya.
Seorang penambang di lokasi mengakui, penambangan batu bara masuk Tahura Bukit Soeharto. Namun, dia mengaku hanya sebagai penambang. Sementara ada pihak lain yang mengurus administrasinya. “Saya hanya menambang. Tapi untuk urusan di atas (ke pemerintah) ada lagi yang mengurusi,” ucap pria yang enggan namanya dikorankan itu.
Dikonfirmasi Kaltim Post, Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto Rusmadi mengakui kawasan tahura ditambang. Biasanya oknum penambang kerap kucing-kucingan dengan aparat. Terutama saat petugas melakukan razia atau penertiban di lokasi. “Tahura itu sudah rusak sejak lama,” sebutnya saat ditemui di kantornya kemarin.
Pria yang akrab dengan media itu tak segan untuk mengajak wartawan dalam patroli. “Biar masyarakat itu tahu. Niat saya mau memperbaiki yang rusak,” ujarnya. Perihal temuan aktivitas tambang batu bara di kawasan Kampung Jawa, Kelurahan Margomulyo, Rusmadi sempat menunjukkan surat yang baru masuk. “Besok (hari ini) anggota akan mengecek,” ujarnya sembari menunjukkan laporan dari pertemuan tersebut.
Kejahatan lingkungan yang sudah terjadi cukup lama, disebutnya bukan tidak ditindak. “Pelan-pelan kami membenahi,” ucapnya dengan nada pelan sembari tangan memegang kepala.
Sudah beberapa kali pula UPTD Tahura melakukan penindakan khusus. Disebut Rusmadi, metodenya sedikit diubah. Jika mendapat informasi langsung bergerak, kini tidak. UPTD melibatkan POM, Polda Kaltim, dan Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara tegas dia menyebut, apapun bentuk tambang di area tahura, itu tidak benar. Menjelaskan lebih jauh, tentang operasi yang hanya dilakukan jajarannya.
UPTD Tahura sering dianggap dagelan oleh pelaku mafia emas hitam. “Cuek saja mereka. Enggak bisa juga kami melawan, karena tidak dilengkapi senjata,” tuturnya. Berbeda jika patroli bersama instansi lain. “Tapi sering bocor. Heran juga,” ungkapnya.
Padahal, operasi bersama itu kerap tak diketahui arahnya. Jadi, yang banyak ditemui hanya alat berat untuk pengupasan atau mengeruk batu bara. Menjadi catatan, yakni perihal luasan Tahura Bukit Soeharto. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri LHK Nomor 270 Tahun 1991, luas tahura sekitar 61.850 hektare. Pada 2009, diperluas menjadi 67.766 hektare sesuai SK Nomor 577. Nah, pada 2017, SK Nomor 1231, mengecil menjadi 64.814,98 hektare luasnya.
“Jadi kalau tambang yang beroperasi punya izin, dilihat dulu. Kalau di atas 2009 sudah tentu ilegal,” tegasnya. Bahkan, pihaknya kerap memasang pelang pemberitahuan agar tidak dilakukan aktivitas pertambangan. Faktanya, lanjut Rusmadi, tanda itu bak hilang ditelan bumi.
Temuan awak media dan laporan warga sekitar, kerap sampai ke telinga. “Dilema juga kami mau menangani. Alat berat yang sitaan kemarin saja enggak jelas bagaimana penyelesaiannya,” sambung dia. Menurutnya, bukan orang sembarangan yang bisa mengakses tahura. Tidak hanya emas hitam, bahkan perkebunan sawit juga merajalela.
“Saya enggak berani sembarangan bicara. Ada yang sebut nama Luhut Binsar Panjaitan, belum tentu juga betul,” ujarnya. Rusmadi mengaku tak paham siapa saja yang bermain batu bara di tahura. “Kalau yang bermain di dalam, tidak mungkin orang sembarangan,” tegasnya.
Jika ada temuan alat berat yang digunakan untuk mengeruk batu bara, tidak boleh disita, lantaran masuk daerah konservasi. Satu-satunya jalan dihancurkan. Minimnya personel dikeluhkan Rusmadi. Hingga kini, pegawai UPTD Tahura sekitar 30 orang. Menurut dia, untuk mengawasi hutan seluas puluhan ribu hektare perlu 200–300 pegawai.
Perihal pemindahan ibu kota negara ke tahura, Rusmadi enggan berkomentar. “Kewenangannya pusat itu, kami di UPTD ini hanya anak buah, yang menjalankan perintah,” ujarnya. Terlebih, Gubernur Kaltim Isran Noor merekomendasikan tahura sebagai daerah yang bisa dijadikan pusat ibu kota.
Dikonfirmasi terpisah, mengenai aktivitas tambang di Tahura Bukit Soeharto, Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara, Dinas ESDM Kaltim Baihaqi Hazami menyebut, belum mendapat jelas terkait kegiatan pertambangan di area hutan konservasi tersebut. “Ada bagian khusus terkait itu (tambang di tahura),” ujarnya.
Harian ini mencari penjelasan ke Kepala ESDM Kaltim Wahyu Widhi Heranata. “Kalau memang ada dugaan, laporkan saja ke polisi. Nanti biasanya kami diajak untuk memastikan,” sebut pria yang akrab disapa Didit itu. Berkoordinasi dengan kepolisian adalah langkah tegas untuk perang terhadap kejahatan tambang.
Soal tambang di tahura, Kaltim Post bukan sekali-dua kali melakukan investigasi tambang ilegal. Pada 8 Juni 2016, media pernah mengunjungi penambangan batu bara di Margomulyo. Lokasinya bahkan berada di konsesi milik CV AJ, yang izinnya sudah mati. Namun belakangan Polda Kaltim bergerak dan mengamankan penambang.
Pada 17 Desember 2018, media ini juga mendatangi kawasan Waduk Samboja. Tak jauh dari waduk didapati sejumlah titik penambangan batu bara yang diduga ilegal. Sebab, kawasan yang ditambang masuk tahura. Belakangan Bareskrim menangkap penambang di sana.
Perlu diketahui, Gubernur Kaltim Isran Noor mengusulkan Tahura Bukit Soeharto menjadi lokasi ibu kota negara menggantikan Jakarta. Alasannya, lahan tahura masih cukup luas dan milik negara. Selain itu, di kawasan itu terdapat jalan tol dan akan membuat pembiayaan pendirian ibu kota semakin murah.
“Kalau saya mengusulkannya di Bukit Soeharto. Karena itu hutan milik negara dan jumlah penduduknya sedikit. Ketinggiannya jauh dari bencana banjir. Fasilitas kita, ada jalan tol, ada Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan dan Bandara APT Pranoto Samarinda,” ungkap Isran, Selasa (30/4).
Sementara itu, dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Tim Riset Kaltim Post dengan warga Benua Etam menunjukkan, 44,69 persen responden menyatakan Kaltim layak menjadi ibu kota negara. Sementara yang mengatakan belum layak ada 37,43 persen. Sisanya 17,88 persen menyatakan tidak layak.
Dari 179 responden itu, mereka yang menjawab tidak setuju Kaltim jadi ibu kota negara sebesar 61,45 persen. Sementara yang setuju 38,55 persen. Sejumlah alasan dikemukakan. Namun, mayoritas mereka tidak menginginkan ibu kota berada di Tahura Bukit Soeharto. Alasannya akan merusak hutan dan lingkungan. (*/dra/rom/k8/kpg)
