bontangpost.id – Terdakwa berinisial CHR yang tersangkut perkara dugaan penyelewengan dana bergulir di tubuh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Halal telah menjalani persidangan, Senin (8/11) lalu. Agendanya ialah pembacaan eksepsi. Dalam persidangan tersebut terdakwa meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim. Atas tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya.
Kasi Pidsus Kejari Bontang Ali Mustofa mengatakan terdakwa meminta dibebaskan dari dakwaan atau dijatuhi hukuman seringannya. Pasalnya menurut bersangkutan hanya sebagai korban. Apalagi usia terdakwa yakni 65 tahun dan sering mengeluhkan sakit.
“Intinya dalam pembacaan eksepsi tadi minta keringanan. Karena terdakwa juga tulang punggung keluarga. Serta tidak menerima aliran dana selama menjabat sebagai bendahara KJKS Halal. Itu penuturannya,” kata Ali.
Meskipun demikian, terdakwa mengakui telah menandatangani pencairan pinjaman yang dilakukan oleh sejumlah anggota koperasi di bawah KJKS Halal. Bahkan beberapa di antaranya bersifat fiktif. Tentunya mekanisme ini tidak sesuai dengan aturan dan SOP penyaluran dana dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB).
“Memang ia juga mengaku ada permohonan pembiayaan dari PT Halal Square ke KJKS Halal. Sehubungan dengan penyaluran itu. Padahal ini peruntukkannya berbeda tidak bisa ke usaha properti,” ucapnya.
Rencananya persidangan selanjutnya akan digelar pekan depan. Agendanya ialah tanggapan atas eksepsi terdakwa dari JPU atau replik. Diberitakan sebelumnya, CHR dituntut pidana penjara selama 10 tahun oleh JPU.
Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
Tak hanya itu, terdakwa juga dituntut membayar uang denda sejumlah Rp 500 juta. Dengan ketentuan apabila dalam kurun satu bulan pasca putusan inkrah tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama enam bulan. Di tambah, terdakwa juga harus membayar uang pengganti sejumlah Rp 2.707.407.422. Bila sebulan pasca putusan berkekuatan tetap tidak dibayar, harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang.
“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun,” tutur Ali.
CHR bersama terdakwa lainnya diduga melakukan motif memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi terhadap dana peminjaman tersebut. Diketahui, berdasarkan audit BPKP Provinsi Kalimantan Timur, kerugian keuangan yang ditimbulkan mencapai lebih dari 10 Milyar. Diduga tersangka mempergunakan bantuan untuk pembiayaan PT Halal Square dan kepentingan pribadi. Meliputi pembelian beberapa aset bergerak dan tidak bergerak yang saat ini sudah dialihkan kepemilikannnya. KJKS Halal mengajukan pinjaman itu pada 2010.
Kemudian terjadi pencairan sebanyak tiga kali. Rinciannya, 2010 mendapat Rp 10 miliar. Setahun berselang ada dua kali pencairan masing-masing 19 dan 6 miliar rupiah. Artinya total mencapai Rp 35 miliar. Per Desember 2015 kucuran pijaman yang diberikan ke debitur lainnya mencapai Rp 51.532.561.870. Dari plafon yang ditetapkan senilai Rp 69.816.081.934. (*/ak)
