Diduga Lakukan Pungli ke Siswa
MATARAM-Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) NTB terus melakukan penyisiran terhadap praktik pungutan liar. Kali ini, SMPN 6 Mataram mendapat giliran diperiksa karena diduga melakukan pungli terhadap siswa.
Sejak pagi, sekitar pukul 09.00 Wita beberapa orang petugas gabungan dari Polda NTB dan Inspektorat NTB mendatangi sekolah. Mereka melakukan pemeriksaan dan mengkonfirmasi sejumlah temuan di ruang kepala sekolah.
Tapi saat pemeriksaan, kepala sekolah sedang tidak ada di tempat karena masih berada di Bima. Tim Saber Pungli akhirnya ditemui Wakil Kepala SMPN 6 Mataram Azizudin. Pemeriksaan selama berjam-jam ini tidak membuat aktivitas belajar mengajar terganggu, para siswa belajar seperti biasa. Tim kemudian memeriksa laboratorium komputer sekolah, karena dana pungutan liar kabarnya digunakan untuk melengkapi fasilitas di laboratorium tersebut.
Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim menjelaskan, tim melakukan pemeriksaan atau konfirmasi ke sekolah sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang menduga ada praktik pungutan liar di SMPN 6 Mataram. Di mana masing-masing siswa dimintai uang sumbangan sebesar Rp 300 ribu.
Setelah dilakukan konfirmasi, tim mendapat keterangan dari sekolah bahwa dana tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pihak sekolah dan wali siswa. Agar orang tua memberikan dana sumbangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Salah satu sarana prasarananya adalah komputer, kemudian dana untuk memasang jaringan internet dan sebagainya. Total dana yang dipungut dari orang tua sekitar Rp 200 juta. ”Lebih jelasnya nanti, ini masih tahap permintaan keterangan,” ujar mantan Kasat Pol PP NTB ini.
Menurutnya, jika pungutan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang jelas maka tidak boleh. Kalau ada payung hukum tentu tidak akan dilarang. Tetapi jika tidak ada dasar hukum yang jelas, maka tim saber akan bisa menilai apakah masuk pungutan liar atau tidak nanti. ”Sementara ini didalami dulu, apakah ada aturan, apakah ada perdanya atau tidak,” kata Ibnu.
Ibnu menyebutkan, jumlah laporan yang masuk ke provinsi saja sekitar 40-an dugaan pungli. Paling banyak di sektor perizinan dan pendidikan. Dugaan pungli di pasar juga banyak. Tapi tidak semua laporan itu bisa ditindaklanjuti, kecuali ada data dan fakta yang nyata tim saber akan cepat merespons.
Sementara itu, Wakil Kepala SMPN 6 Mataram Azizudin menjelaskan, tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) dari Tim Saber Pungli. Mereka datang hanya untuk mengklarifikasi saja. Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah melakukan pungli. Dana tersebut menurutnya tidak diputuskan oleh komite sebesar Rp 300 ribu per siwa. ”Itu sumbangan, suka rela sifatnya,” ujarnya.
Orang tua memberikan sumbangan ke sekolah untuk mendukung pelaksanaan UNBK. Tapi tidak semua siswa dikenakan, mereka yang mengeluarkan hanya 379 orang siswa kelas IX yang ujian dan secara sukarela. Sebab saat itu, sekolah kesulitan untuk melaksanakan UNBK. Tapi saat ditanya wartawan, apakah dana operasional sekolah (BOS) yang diberikan masih kurang, ia terdiam dan memohon pamit. ”Yah, jadi terima kasih-terima kasih, ya sukarela,” tandasnya. (ili/r7)
