BONTANG – Tambahan Penghasilan PNS (TPP) dan gaji untuk guru SMA menjadi tanggungan Pemprov Kaltim. Besaran TPP akan disamakan untuk seluruh daerah, yakni sebesar Rp 2,33 juta, atau sesuai upah minimum provinsi (UMP).
Kepastian pembayaran oleh provinsi tertuang dalam surat Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak kepada wali kota dan bupati se-Kaltim. Surat bernomor 910/6431/PSDM/BAPP itu, dikirim pada 15 Desember.
“Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang tersebut (UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, Red.), melalui APBD Provinsi Kaltim tahun anggaran 2017 telah dialokasikan anggaran untuk pembiayaan gaji dan TPP guru-guru PNS,” kata Awang, seperti yang tertulis dalam surat tersebut.
Namun, tidak semua urusan pendidikan menengah menjadi tanggungan provinsi. Pemerintah daerah tetap diminta berpartisipasi. “Agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik khususnya pada sekolah pendidikan menengah, maka diinstruksikan kepada saudara bupati/wali kota dapat mengalokasikan pembayaran gaji guru non-PNS dan bantuan operasional sekolah pada tahun anggaran 2017,” tulisnya.
Kepastian pembayaran gaji dan TPP oleh pemprov juga dikatakan Ketua Forum Peduli Pendidikan dan Guru (FPPG) Bontang Nasrullah. Dalam rapat bersama Dinas Pendidikan Kaltim, sebut Nasrullah, disampaikan bahwa gaji dan tunjangan siap dibayarkan pada 2017.
“TPP yang diusulkan sebesar Rp 5 juta, tapi yang disepakati sebesar UMP Rp 2,33 juta plus uang makan Rp 300 ribu,” terangnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan pihaknya dibebani dengan datangnya surat dari Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang meminta segala keperluan urusan SMA ditanggung oleh pemerintah daerah. Pasalnya, pemprov belum siap untuk membiayai urusan, baik itu gaji guru dan lainnya.
“Saya lihat itu semuanya, mulai dari gaji guru dan TPP, tetapi nanti saya lihat lagi secara detail suratnya. Karena itu semuanya, termasuk gaji terkait urusan SMA oleh pemda, karena belum siap. Tetapi saya baca dulu suratnya,” katanya.
Terpisah, Kasi Belanja Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Bontang, Moch Arif Rohman menyatakan pihaknya sedang memproses Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP) untuk gaji guru SMA. Pasalnya, pemerintah provinsi tidak akan mencairkan gaji jika SKPP dari Pemkot Bontang belum diterbitkan. “Ini kami masih proses SKPP setiap SMA,” ujarnya.(mga/edw)
